Legislator PKB ingatkan jangan biarkan mafia merampas tanah korban banjir Sumatera

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada sekadar menyuarakan potensi penyerobotan tanah milik warga korban banjir bandang di Sumatera.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur lV (Jember - Lumajang) tersebut menegaskan perlunya langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.

“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Gus Rivqy, Selasa (9/12/2025).

Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya menyebutkan bahwa “pasti ada mafia tanah” di lahan sawah warga yang kini terendam banjir bandang. Menurut Gus Rivqy, pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan hanya menjadi alarm yang kemudian dibiarkan tanpa kontrol.

“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” ujar politisi muda PKB itu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (9/12).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga negara. Ia mendorong BUMN, Perhutani, dan badan-badan milik negara lainnya untuk turun tangan melindungi hak tanah warga yang terdampak banjir bandang.

Dalam situasi darurat seperti ini, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah warga.

“Kita butuh negara hadir penuh. Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tutupnya.