Mentan Amran pastikan pemulihan lahan pertanian pascabencana Sumatra

‎Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan pemerintah fokus pada pemulihan lahan pertanian di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan tetap stabil sekaligus membantu petani kembali beraktivitas setelah mengalami kerusakan lahan.

‎Menteri Amran menilai percepatan pemulihan menjadi kunci agar dampak bencana tidak berlarut terhadap sektor pertanian. Selain memperbaiki lahan yang rusak, pemerintah juga memperkuat kebijakan perlindungan lahan agar tidak beralih fungsi, sehingga keberlanjutan produksi tetap terjaga.

‎“Proteksi lahan pertanian di daerah itu menjadi fokus pemerintah. Kita sudah rapat, kita sudah tegaskan tidak boleh alih fungsi lahan, titik. Dan ini sudah ada undang-undangnya, jadi tidak boleh lagi ada pelanggaran,” ujar Amran kepada wartawan saat melakukan kunjungan di gudang Bulog, Karawang, Kamis (23/4/2026).

‎Menteri Amran menjelaskan, pemerintah telah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap lahan pertanian terdampak, sekaligus memastikan luas lahan produktif tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan akibat bencana.

‎“Kemudian kita lakukan inventarisasi, lahan pertanian itu harus dilindungi. Itu sudah clear. Secara keseluruhan lahan pertanian kita sekitar 7,4 juta hektare, dan sekarang bertambah menjadi sekitar 7,6 juta hektare, termasuk dari program cetak sawah,” katanya.

‎Dalam upaya percepatan pemulihan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sarana produksi kepada petani, termasuk benih dan bibit unggul agar proses tanam dapat segera dilakukan kembali.

‎‎“Kita siapkan benih-benih unggul, bibit unggul, benih padi kita berikan. Ini untuk memastikan petani bisa segera kembali menanam setelah terdampak bencana,” ucapnya.

‎Selain itu, Menteri Amran memastikan seluruh kerusakan lahan pertanian akibat bencana akan ditangani, termasuk di sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak cukup parah.

‎“Semua yang terkena dampak pemerintah memberikan bantuan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semua sawah yang rusak itu ditanggung oleh pemerintah,” tutupnya.

Farens Excel/Ter