Pascabanjir Sumatra, ahli serukan penguatan sistem komando medis nasional

Penangan kesehatan korban banjir di Sumatra
Penangan kesehatan korban banjir di Sumatra
Banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali membuka ruang evaluasi mengenai kesiapan layanan kesehatan dalam kondisi darurat. Ribuan warga mengungsi, akses transportasi terganggu, dan fasilitas kesehatan di beberapa titik baru dapat beroperasi setelah situasi mereda. Hal itu dikatakan pemerhati masalah kesehatan, dr. Tedy Hartono.
Tedy menyerukan, perlunya penguatan koordinasi sektor medis dalam penanganan bencana.
“Keterlambatan dalam menyiapkan layanan kesehatan bukan hanya persoalan logistik, ini persoalan kepemimpinan dan kompetensi,” kata Tedy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).
Tedy yang juga merupakan Anggota Tim Analisi IKAL Lemhanas itu menilai, Indonesia masih memerlukan pengembangan tim medis bencana yang dapat bergerak cepat di awal kejadian.
"Indonesia belum memiliki National Disaster Medical Team yang bersifat siap-gerak, terlatih, dan dapat dikirim dalam hitungan jam,” katanya.
Tedy juga menyoroti pentingnya standar baku tanggap darurat kesehatan di tingkat nasional. Negara lain, menurutnya, memiliki pedoman operasional yang mengatur alur komando, triase massal, rumah sakit lapangan, hingga manajemen logistik kesehatan. Ia menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk memperkuat aspek-aspek tersebut.
Dalam pandangannya, kolaborasi dengan organisasi profesi perlu dioptimalkan. Ia mencontohkan kesiapan IDI yang belum terlibat secara maksimal.
“IDI dengan jumlah anggotanya yang massif dan struktur oarganisasi yang sudah seatle sampai ke seluruh wilayah Indonesia sudah siap untuk bergerak melakukan bantuan medis yang dibutuhkan. Sayang hal ini tidak diajak untuk berkolaborasi,” katanya.
Tedy menilai kapasitas dokter yang tersebar di berbagai daerah dapat menjadi dukungan besar dalam fase awal evakuasi dan pelayanan medis, terutama jika dikoordinasikan melalui satu sistem komando.
Ia juga menyampaikan pentingnya regulasi yang lebih operasional dan dapat diterapkan langsung ketika bencana terjadi. Regulasi yang ada saat ini, menurutnya masih perlu diperbaiki.
“Tidak cukup kuat, tidak cukup operasional, dan tidak mampu memastikan bahwa setiap kementerian memahami peran dan fungsinya ketika bencana terjadi, tandasnya”
Sebagai bagian dari masukan, Tedy mengusulkan pembentukan pusat komando medis nasional yang berada di bawah kepemimpinan tenaga profesional kesehatan.
“Diperlukan pusat komando medis nasional yang dipimpin profesional dengan kompetensi medis atau public health,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan pusat komando tersebut akan membantu mempercepat distribusi tenaga medis, memastikan standar triase, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga saat bencana berlangsung.
Menurutnya, banjir besar di Sumatra kali ini kembali menjadi pengingat bahwa sistem penanganan medis darurat membutuhkan penguatan berkelanjutan.
Upaya perbaikan struktur koordinasi dan kualitas respons diharapkan dapat membuat penanganan bencana lebih cepat dan efektif pada kejadian-kejadian berikutnya.
Penulis: Rama Pamungkas/Ter




