Pelayanan Adminduk di daerah bencana, Dukcapil jemput bola di 3 provinsi

Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim ke tiga provinsi terdampak bencana untuk memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan.

Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyampaikan dalam wawancara bersama Radio Elshinta Edisi Siang, Jumat (12/12/2025), bahwa pelayanan digelar di sembilan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan paling parah.

“Kami sudah turun ke sembilan titik kabupaten/kota untuk melayani administrasi kependudukan, karena banyak dokumen masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana,” jelasnya kepada News Anchor Heni Firdawati.

Menurut Teguh, lokasi pelayanan bergerak dilakukan di area penampungan hingga desa-desa terdampak. Salah satunya berada di Gereja HKI Pasingkaman, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara—wilayah yang terdampak longsor dan banyak warganya kehilangan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga dokumen lainnya.

“Kami membawa perlengkapan lengkap, termasuk internet Starlink, power station, dan alat perekaman biometrik karena jaringan dan listrik banyak yang padam,” jelasnya.

Kendala akses masih terjadi di sejumlah wilayah, seperti satu kecamatan di Tapanuli Utara yang belum bisa dilalui karena kondisi jalannya belum terbuka. Meski demikian, Dukcapil tetap memastikan bantuan dokumen kepada warga tetap berlangsung secara bertahap sesuai kondisi lapangan.

Teguh menegaskan sebagian petugas pusat akan kembali pada Minggu atau Senin, namun seluruh peralatan layanan ditinggalkan agar proses penerbitan dokumen bisa dilanjutkan oleh dinas Dukcapil setempat.

“Kami bekerja bersama dinas Dukcapil kabupaten/kota. Kegiatannya tetap berjalan meski tim pusat kembali,” katanya.

Ia menambahkan bahwa seluruh layanan diberikan gratis tanpa biaya apa pun. “Kalau ada pungutan, laporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Selain KTP, KK, dan akta kelahiran, Dukcapil juga menerbitkan akta kematian bagi korban bencana untuk kepentingan pengurusan asuransi dan administrasi lainnya. Pelayanan ini juga berkaitan dengan pendataan untuk penyaluran bansos, termasuk verifikasi pekerjaan dan elemen data penduduk.

Terkait dokumen lain seperti ijazah, sertifikat tanah, hingga dokumen kendaraan, Teguh menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

“Surat edaran Menteri Dalam Negeri meminta agar pengurusan dokumen dilakukan mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ujarnya.

Dukcapil juga menyiapkan layanan pencatatan kelahiran untuk bayi yang lahir di masa tanggap darurat agar langsung memperoleh akta kelahiran dan KIA, sehingga bisa segera didaftarkan ke BPJS.

Pelayanan jemput bola ini digelar serentak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk pos-pos layanan di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Penulis: Dedy Ramadhany/Ter