Pemerintah fasilitasi penggantian dokumen korban bencana di Sumatera

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah akan memfasilitasi penggantian dokumen korban bencana di Pulau Sumatera yang hilang.

"Terhadap dokumen-dokumen nanti yang hilang, baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah, sertifikat, atau yang lain-lainnya, seluruh dokumen, pasti akan diberi fasilitas," ujar Supratman dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Kamis.

Mengenai penggantian dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, maupun Aceh, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara terkait penggantian dokumen pendidikan, sambung dia, akan dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Supratman mengatakan pemerintah selalu melakukan rapat koordinasi lintas kementerian terkait penanganan bencana di Pulau Sumatera setiap harinya.

Namun sejauh ini, lanjut dia, pemerintah masih fokus untuk menyediakan hunian sementara, logistik, hingga pangan terlebih dahulu kepada para korban bencana.

"Itu yang sementara dilakukan oleh pemerintah," ucap dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 147 ribu lebih rumah rusak akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pemerintah terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Sebanyak 147 ribu lebih rumah mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat akibat bencana hingga Selasa (16/12). Data tersebut menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak," katanya.

Abdul Muhari merincikan kerusakan rumah di Provinsi Aceh sebanyak 106.058 unit. Rinciannya, 46.779 unit rusak ringan, 22.951 unit rusak sedang, dan 36.328 unit rusak berat.

Sedangkan di Sumatera Utara, kata dia, total rumah rusak mencapai 28.708 unit, terdiri 19.651 unit rusak ringan, 3.899 unit rusak sedang, dan 5.158 unit rusak berat.

Sementara, di Sumatera Barat tercatat 12.451 unit rumah rusak, dengan rincian 6.933 unit rusak ringan, 2.959 unit rusak sedang, dan 2.559 unit rusak berat.

Selain kerusakan infrastruktur permukiman, BNPB juga mencatat perkembangan terkini jumlah korban jiwa. Hingga Selasa (16/12), total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut bertambah menjadi 1.053 jiwa.

Secara akumulatif, korban meninggal dunia dari Aceh sebanyak 449 jiwa, Sumatera Utara mencapai 360 jiwa, dan Sumatera Barat sebanyak 244 jiwa. Sementara, sebanyak 200 orang masih dinyatakan hilang dan terus dalam proses pencarian.

Jumlah pengungsi hingga saat ini tercatat sebanyak 606.040 jiwa. Terdiri di Aceh sebanyak 571.201 jiwa, Sumatera Utara mencapai 21.579 jiwa, dan Sumatera Barat sebanyak 13.260 jiwa.