Pemerintah salurkan Rp4,5 miliar perbaikan rumah terdampak bencana
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait telah menyalurkan bantuan senilai Rp4,5 miliar untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang tahap satu akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait telah menyalurkan bantuan senilai Rp4,5 miliar untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang tahap satu akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025.
"Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Padang sudah menyerahkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang tahap I bagi korban banjir bandang," kata Wali Kota Padang Fadly Amran di Kota Padang, Jumat.
Fadly Amran mengatakan bantuan Rp4,5 miliar itu sudah masuk ke masing-masing rekening penerima manfaat, dan telah dikoordinasikan bersama bank setempat.
Pada tahap pertama, terdapat 248 unit rumah rusak ringan dan 27 unit rusak sedang.
Di saat bersamaan Pemerintah Kota Padang juga mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), mengingat pemerintah setempat telah menyiapkan tiga lokasi untuk relokasi warga terdampak bencana.
"Kami memang meminta supaya ada percepatan. Kota Padang sudah menyediakan tiga lokasi, mudah-mudahan baik melalui skema CSR maupun langsung dari Kementerian Perumahan, ini bisa segera terealisasi," harap dia.
Selain itu, pemerintah kota bersama Pemerintah Provinsi Sumbar juga sedang membahas penetapan zona sempadan sungai untuk memastikan relokasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Eks Wali Kota Padang Panjang tersebut berharap menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, masyarakat atau penyintas banjir bandang dan tanah longsor sudah bisa menjalani ibadah dengan lebih nyaman dan tenang.
Tambahan informasi, Pemerintah Provinsi Sumbar setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota akhir November 2025.
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi pemulihan infrastruktur sebesar Rp17,06 triliun. Kemudian sektor permukiman senilai Rp1,44 triliun, sektor ekonomi Rp1,10 triliun, kebutuhan lintas sektor sebesar Rp1,19 triliun dan sektor sosial membutuhkan anggaran Rp0,64 triliun.
