Aparat hentikan sementara operasional PT Kristalin pasca diserang KKB

Aparat gabungan TNI-Polri menghentikan sementara operasional perusahaan tambang PT Kristalin Ekalestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pasca penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Wakil Kepala Polda Papua Tengah Kombes Pol Gustav R. Urbinas di Nabire, Senin, mengatakan penghentian sementara dilakukan berdasarkan hasil koordinasi aparat guna memastikan kondisi di lapangan benar-benar kondusif sebelum aktivitas kembali berjalan normal.

“Sebagai langkah antisipasi, aktivitas operasional perusahaan tambang tersebut akan dihentikan sementara waktu. Operasional perusahaan akan kembali berjalan setelah situasi dinyatakan aman,” katanya.

Ia menjelaskan, penyerangan KKB di pos kamtibmas PT Kristalin yang menyebabkan dua orang meninggal. Saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi kedua korban tersebut.

Pasca penyerangan tersebut, aparat gabungan TNI-Polri mengevakuasi ratusan karyawan perusahaan serta masyarakat yang berdomisili di sekitar area Camp 37 pada Minggu (21/2).

Selain melakukan evakuasi, petugas juga telah melakukan pendataan pekerja baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI).

Setidaknya ada lebih dari 200 WNI dan 26 WNA Tiongkok yang sudah berhasil dievakuasi. Pekerja WNI dibawa kembali ke kediaman masing-masing, sedangkan WNA dibawa ke kantor perusahaan di Sriwini sesuai koordinasi dengan pihak manajemen.

Hingga kini aparat gabungan masih melakukan pemantauan ketat guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di wilayah Nabire.

Aparat gabungan meningkatkan kegiatan patroli serta meningkatkan deteksi dini guna memantau pergerakan yang dapat mengganggu keamanan sehingga dapat memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Polda Papua Tengah tetap mendukung Polres Nabire dengan bersinergi dengan TNI memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kita terus lakukan deteksi dini antisipasi kelompok tertentu yang ingin mengganggu keamanan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, khususnya yang beredar di media sosial.

“Kami meminta masyarakat mempercayakan penanganan keamanan kepada aparat. Pastikan informasi yang diterima berasal dari pihak berwenang agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.