1.321 personel amankan aksi massa tolak satgas PKH di TN Tesso Nilo
Sebanyak 1.321 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi lebih 1.000 orang massa yang menolak kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Sebanyak 1.321 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi lebih 1.000 orang massa yang menolak kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan jajarannya telah melakukan pengaturan lalu lintas sejak pukul 04.30 WIB. Hal ini untuk memastikan kelancaran arus kendaraan menjelang dimulainya aksi pada pukul 10.00 WIB.
"Sejak subuh kita sudah melaksanakan pengaturan lalu lintas sehingga saat aksi dimulai, Insya Allah berjalan lancar," kata Kombes Jeki di Pekanbaru, Kamis.
Unjuk rasa tersebut digelar Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI): terdiri atas mahasiswa serta masyarakat dari berbagai daerah di Riau. Mereka memadati kawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Gedung DPRD Riau, yang menjadi dua titik utama konsentrasi massa.
Dalam pengamanan kali ini, kata Jeki, jajaran polisi wanita (Polwan) juga dilibatkan secara khusus. Mereka menyiapkan permen dan minuman untuk dibagikan kepada peserta aksi sebagai bentuk pendekatan humanis.
"Kita tampilkan pengamanan yang manis. Polwan nanti memberikan permen dan minuman kepada massa supaya suasana tetap kondusif," kata Jeki.
Dia mengatakan memfasilitasi pihak Kejati Riau membuka ruang dialog dengan menerima 10 perwakilan massa guna menyampaikan aspirasi secara langsung.
Untuk itu dia mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya penyampaian pendapat.
"Kami imbau jaga Kota Pekanbaru tetap tertib. Semoga aspirasi masyarakat Pelalawan dapat diterima para pemimpin di Provinsi Riau," tutur Jeki.
Massa menyampaikan lima tuntutan utama mereka ke Kejati Riau. Menurut Sekretaris Jenderal KOMMARI, Abdul Aziz tuntutan ini muncul dari akumulasi persoalan yang mereka nilai telah mencederai keadilan dan mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama terkait penertiban kawasan hutan dan pengelolaan lahan sitaan.




