Ketika kekuasaan memenjarakan keadilan: Pelajaran dari skandal Epstein
Pada suatu malam di tahun 2019, seorang miliarder Amerika bernama Jeffrey Epstein meninggal dalam sel penjara yang diawasi ketat, tetapi kematiannya bukanlah akhir cerita. Sebaliknya, justru membuka sebuah "kotak Pandora" yang membeberkan bagaimana sistem hukum negara adidaya itu tunduk pada jaringan kekuasaan dan uang.
Kasus Epstein bukan sekadar kisah kejahatan seksual individu. Ini adalah cermin retak dari sistem yang seharusnya melindungi kaum rentan. Dokumen pengadilan menunjukkan, meski telah diinvestigasi sejak tahun 2005, pada tahun 2008, Epstein hanya dijatuhi hukuman selama 13 bulan, dan setiapharinya diizinkan untuk keluar penjara selama 12 jam untuk bekerja. Perbandingan yang sangat mencolok, warga biasa yang melakukan pelanggaran kecil saja bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi.
Yang lebih mengejutkan, hingga kini, "daftar kliennya" masih belum sepenuhnya terungkap. Sejumlah elit dari dunia politik, bisnis, dan akademik dikabarkan terlibat, namun dokumen tersebut terus ditutupi dengan tinta hitam. Di negara yang mengklaim dirinya sebagai "mercusuar demokrasi", ketika terdakwa adalah orang-orang yang berpengaruh, transparansi justru menjadi prinsip pertama yang dikorbankan.
Bagi Indonesia, pelajaran yang didapat dari Epstein bukan menyoroti kelemahan Amerika Serikat semata, ini adalah peringatan yang bersifat universal, tanpa pengawasan publik yang kuat dan independensi peradilan yang sebenarnya, sistem hukum apa pun dapat menjadi alat perlindungan bagi kelompok-kelompok elit yang memiliki hak istimewa. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri, dari kekerasan dalam kampus hingga perdagangan manusia juga seringkali terbentur dengan tembok kebisuan dan jaringan kekuasaan.
Pesan akhir yang disampaikan sangat jelas, keadilan sejati tidak mengenal kelas sosial. Baik di New York maupun Jakarta, sistem yang membiarkan kebenaran terkubur dan melindungi pelaku karena status mereka, pada akhirnya akan mengkhianati rakyat yang seharusnya mereka layani. Skandal Epstein mengajarkan bahwa hakim terhebat bukanlah undang-undang yang sempurna, tetapi keberanian untuk menerapkannya secara setara kepada siapa pun.
