15 Januari 1974: Peristiwa Malari guncang Jakarta

Suasana unjuk rasa dan kerusuhan mahasiswa di Jakarta saat Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang bermula dari demonstrasi menolak kebijakan investasi asing dan berujung kerusuhan besar yang mengguncang ibu kota. (Foto: Wikipedia)
Suasana unjuk rasa dan kerusuhan mahasiswa di Jakarta saat Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang bermula dari demonstrasi menolak kebijakan investasi asing dan berujung kerusuhan besar yang mengguncang ibu kota. (Foto: Wikipedia)
Indonesia mencatat salah satu peristiwa besar dalam sejarah politik Orde Baru pada 15 Januari 1974, yang dikenal sebagai Peristiwa Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari. Peristiwa ini merupakan demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan massal di Jakarta.
Peristiwa Malari terjadi bertepatan dengan kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia. Demonstrasi awalnya dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu membuka pintu bagi modal asing, khususnya dari Jepang, serta maraknya praktik korupsi dan ketimpangan ekonomi.
Aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Sejumlah kendaraan dan gedung dibakar, toko-toko dirusak, serta terjadi bentrokan di berbagai titik di Jakarta. Kerusuhan ini menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian material yang signifikan.
Pemerintah segera mengambil langkah pengamanan dengan mengerahkan aparat untuk mengendalikan situasi. Pasca peristiwa tersebut, sejumlah tokoh mahasiswa dan aktivis ditangkap, sementara beberapa media massa mengalami pembredelan akibat pemberitaan yang dianggap memperkeruh keadaan.
Peristiwa Malari menjadi titik balik penting dalam sejarah Orde Baru. Pemerintah memperketat kontrol terhadap aktivitas mahasiswa, kebebasan pers, serta dinamika politik nasional. Sejak saat itu, ruang gerak kritik terhadap pemerintah mengalami pembatasan yang lebih ketat.
Hingga kini, Peristiwa Malari dikenang sebagai simbol perlawanan mahasiswa terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi modal asing, sekaligus menjadi penanda perubahan arah kebijakan politik dan keamanan di Indonesia pada dekade 1970-an.




