Ekonomi di Indonesia Dibuka Terlalu Cepat Tapi Bantuan Untuk Warga Terkendala
Elshinta
Senin, 21 September 2020 - 13:20 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Ekonomi di Indonesia Dibuka Terlalu Cepat Tapi Bantuan Untuk Warga Terkendala
ABC.net.au - Ekonomi di Indonesia Dibuka Terlalu Cepat Tapi Bantuan Untuk Warga Terkendala

Obed Humutur, seorang musisi kafe di Jakarta terpaksa menjual keyboard miliknya.

Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibukota diterapkan, ia nyaris tak pernah lagi manggung, padahal ini adalah mata pencaharian utamanya.

"Saya kecewa karena kita tidak bisa mendapat penghasilan, kita tidak melakukan apa-apa sudah enam bulan dan tak ada cukup bantuan," ujarnya kepada ABC Indonesia.

Obed mengatakan satu-satunya bantuan yang ia terima adalah bantuan sosial berupa satu buah paket berisi beras, ikan sardin kalengan, mie instan, dan biskuit setiap bulannya.

"Tentunya ini tidak akan menolong kita untuk membayar uang sewa kontrakan," kata Obed yang tinggal di rumah susun Bidara Cina, Jakarta Timur.

Obed adalah satu dari jutaan warga Indonesia yang tidak lagi dapat bekerja di tengah pandemi COVID-19, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau yang menggantungkan penghasilan dari kerja harian.

Jakarta kembali memberlakukan PSBB awal pekan ini, setelah Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk "menarik rem darurat" melihat perkembangan kondisi COVID-19.

Kekhawatiran rumah sakit di Jakarta yang akan melebihi kapasitasnya serta angka penularan rata-rata harian yang setidaknya mencapai 1.000 kasus dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu pertimbangannya.

Epidemiolog dari Universitas Airlangga di Surabaya, Dr Windhu Purnomo menilai kebijakan yang mengedepankan kesehatan adalah hal yang tepat, meski PSBB kedua di Jakarta dinilainya sebagai sebuah "hasil kompromi".

"Setelah dikritik oleh Komite Kebijakan Airlangga Hartarto, konsepnya dikompromikan dan hasilnya bukan PSBB total, tapi PSBB yang penuh pelonggaran," ujarnya kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

"Contohnya di konsep awal hanya ada 11 jenis aktivitas esensial yang boleh berjalan, sekarang di luar aktivitas [tersebut] pun masih bisa."

Membuka keran ekonomi terlalu cepat

Keputusan Anies sebelumnya mendapat banyak tanggapan dari sejumlah kalangan, termasuk para menteri koordinator yang mengaitkannya dengan pembatasan aktivitas ekonomi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir bahkan pernah mengatakan jika Indonesia "tidak perlu lagi" menerapkan lockdown.

"Kalau kita lockdown atau PSBB apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak," ujar Abdul seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Sebaliknya, ada pula sejumlah kalangan yang memperingatkan agar Indonesia tidak terburu-buru membuka aktivitas dan kegiatan ekonomi jika pemerintah belum dapat mengontrol angka penularan.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andri Satrio Nugroho mengatakan kesehatan warga dan ekonomi sebenarnya bisa berdampingan jika sudah ada penurunan angka penularan.

"Ketika keran ekonomi dibuka telalu cepat, tapi penanganan belum tuntas, maka muncul sejumlah outbreak [wabah penularan] di perkantoran atau industri, seperti yang kita lihat di Jakarta," jelas Andri kepada ABC Indonesia.

"Akhirnya mereka harus menutup aktivitasnya sendiri dan akan membuat laju ekonomi terhambat."

Ia juga mengatakan semakin tinggi penularan, maka warga akan semakin takut dan akan berdampak pada konsumsi massa.

"Perekonomian Indonesia ini ditopang paling besar dari konsumsinya, kalau konsumsinya terpengaruh, maka akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya."

Dr Windhu menilai kalangan pengusaha perlu "mengencangkan ikat pinggang" dengan menghentikan aktivitas ekonomi mereka demi menekan penularan sehingga roda perekonomian bisa segera berputar kembali.

"Para pengusaha harus mau merugi sebentar. Mereka berpuluh-puluh tahun sudah dapat untung. Kalau mau merugi sebentar, habis ini ekonomi bisa bergerak kembali."

Prioritas kesehatan atau ekonomi?

Lembaga-lembaga peneliti di Indonesia, termasuk INDEF, sejak bulan Maret lalu sudah merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia memprioritaskan kesehatan ketimbang ekonomi.

"Ini untuk menghindari apa yang kita lihat saat ini, angka penularan tidak turun, tapi kegiatan ekonomi juga tidak bisa dilakukan sepenuhnya," ujar Andri.

Pekan lalu (7/09) Presiden Joko Widodo mengatakan jika "kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik", yang menurut Andri seharusnya ditekankan sejak awal pandemi agar keputusan yang diambil selalu mengarah pada kesehatan.

Namun di bulan Juli, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru yang diberi nama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintahan Jokowi juga mengumumkan anggaran senilai Rp10 triliun di akhir Februari untuk mengantisipasi dampak virus corona pada perekonomian Indonesia, termasuk mempromosikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 senilai Rp72 miliar.

Meski pembayaran influencer dinyatakan ditunda setelah Indonesia mengumumkan dua kasus virus corona pertama pada 2 Maret 2020, sejumlah pakar kesehatan dan pengamat menilai kebijakan ini menandakan kesehatan warga bukan menjadi prioritas.

"Indonesia harus meniru Indonesia sendiri pada tahun 2003 ketika SARS merebak di Asia … karena restrictions [pembatasan] pada saat itu lebih cepat dibandingkan saat COVID-19," ujar Andri.

Andri menjelaskan saat wabah SARS pertama kali terdengar, maskapai penerbangan internasional ditutup, produk-produk regulasi terkait protokol kesehatan dikeluarkan dengan cepat, meski kasus SARS belum masuk ke Indonesia.

"Berbeda dengan saat Wuhan sedang ramai dibicarakan, kita masih membuka perbatasan dengan luas, bahkan memberikan insentif terhadap pariwisata kita."

Ada kekhawatiran jika Indonesia akan butuh waktu lama untuk bisa mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi karena banyak kebijakan yang saling berseberangan, menurut epidemiolog Dr Windhu.

"Antara kata-kata dan kebijakan enggak sejalan. Pemerintah memang mengatakan mendahulukan kesehatan, tapi kita lihat kebijakannya enggak berbasis pada kesehatan publik," jelas Dr Windhu.

Ia mencontohkan kebijakan Satuan Tugas COVID-19 yang memperbolehkan konser musik atau rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi.

Saya menyerah

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19 pada bulan Agustus kemarin.

Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp87,55 triliun dialokasi untuk bidang kesehatan dan sisanya, yakni lebih dari Rp600 triliun, untuk program pemulihan ekonomi.

Para pakar ekonomi mengatakan selain anggaran tersebut kurang maksimal untuk kesehatan dan perlindungan sosial, ada pula masalah dalam menyalurkannya.

Andri mengatakan bantuan bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena penetapan siapa yang menerima masih berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tahun 2015.

"Karena ada masalah dengan pendistribusiannya, maka pekerja di sektor informal tidak bisa terjaring," jelas Andri.

Inilah yang dialami oleh Obed.

Sebelum pandemi COVID-19, ia banyak tampil di kafe-kafe, tapi kini mengaku merasa frustasi dengan hanya berdiam diri di rumah kontrakannya.

"Sejujurnya saya sudah menyerah … kalau seandainya pun pemerintah mau melakukan lockdown sepenuhnya, bantulah orang-orang seperti kami dengan pendataan yang baik," ujarnya.

Laporan tambahan oleh Max Walden

Ikuti perkembangan terkini soal pandemi virus corona di dunia lewat situs ABC Indonesia

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kunjungan PM Jepang ke Indonesia: China Anggap Sebagai Ancaman
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan keduan...
Warga Asal Meksiko Mendapat Diskriminasi Saat Hendak Sewa Rumah di Australia
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Viry, seorang warga asal Meksiko yang tinggal di Canberra, mulai ragu apakah dia harus mengungkapkan...
Dorothy, Perempuan Australia Berusia 107 Tahun yang Tak Khawatir Virus Corona
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Perempuan berusia 107 tahun dan ibu dari 11 anak yang selamat dari perang dunia, flu Spanyol, dan De...
Mengapa Ada Orang yang Secara Sukarela Mau Terinfeksi Virus Corona?
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Robert Hatfield menawarkan diri kepada ilmuwan untuk menularkan COVID-19 kepadanya demi membantu pen...
John Chardon, Terpidana Kematian Istri Asal Surabaya Meninggal di Penjara Brisbane
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
John William Chardon (73), terpidana kasus kematian wanita asal Indonesia Novy Chardon, meninggal da...
Menikmati Kerja: Warga Indonesia di Australia yang Belum Pensiun di Usia 70 Tahun
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Sepuluh hari lagi, Sjahrir Laonggo akan meniup lilin ulang tahunnya ke-70, namun pria Indonesia yang...
Petani Australia Putus Asa, Mendesak Agar Backpacker Segera Didatangkan
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Kalangan petani dan pelaku usaha pariwisata Australia mendesak pemerintah untuk memperbolehkan peker...
Seruan Agar Australia Melindungi Perempuan Korban KDRT Pemegang Visa Sementara
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:26 WIB
Ketika Elly, bukan nama sebenarnya, meninggalkan rumah di pinggiran kota Melbourne tempatnya berlind...
Ketika Sebagian Kita Harus Pensiun, Pensiun Dini, di-PHK di Tengah Pandemi
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:25 WIB
Pandemi COVID-19 sudah menjungkirbalikkan keadaan dunia selama beberapa bulan terakhir, termasuk di ...
Pertama Kali Dalam Empat Bulan Tidak Ada Kasus Baru COVID-19 di Melbourne
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:25 WIB
Negara bagian Victoria, Australia, hari Senin (26/10) melaporkan tidak ada kasus baru dan kematian a...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV