Isa kiri Isa kanan
Kehidupan Muslim Patani di Bawah Pengawasan Ketat Militer Thailand
Elshinta
Kamis, 06 Januari 2022 - 09:53 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Kehidupan Muslim Patani di Bawah Pengawasan Ketat Militer Thailand
DW.com - Kehidupan Muslim Patani di Bawah Pengawasan Ketat Militer Thailand

Sejak baru-baru ini, Wannawawee Waeyoh tidak lagi bisa menggunakan telepon genggamnya lantaran kartu SIM yang diblokir oleh penyedia layanan seluler. Penyebabnya tidak sepele. Wannawawee belum mencantumkan data biometriknya dalam pendaftaran kartu SIM.

Data biometrik biasanya menyimpan informasi bentuk atau karakter tubuh manusia seperti sidik jari, tinggi badan, warna mata, atau bentuk wajah.

Di Thailand, kewajiban mencantumkan data biometrik berupa sidik jari dan bentuk wajah pada kartu SIM berlaku sejak 2019, hanya bagi penduduk di tiga provinsi muslim di selatan.

"Kartu SIM ini sudah didaftarkan dengan data-data dari Kartu Identitas Nasional saya,” kata Wannawawee, "kenapa mereka masih membutuhkan data biometrik juga?” tukasnya.

Tiga penyedia layanan seluler terbesar Thailand dikabarkan membekukan ribuan nomor yang belum terdaftar. Namun kendati aturan berlaku bagi semua penduduk, mayoritas yang terdampak adalah warga muslim Melayu.

"Pemerintah berpikir semua orang di sini terlibat dalam separatisme atau aktivitas anti-nasional, dan memprioritaskan keamanan di atas hak dasar dan privas kami,” kata Anchana Heemmina, pendiri Duay Jai Group, sebuah kelompook HAM lokal.

"Kami tidak tahu siapa saja yang bisa mengakses data kami, atau bagaimana data-data itu digunakan,” imbuhnya.

"Memaksakan pencantuman data biometrk pada kartu SIM hanya untuk penduduk di selatan adalah diskriminasi, dan mengarah pada pembingkaian rasial.”

Pengumpulan DNA

Perbatasan selatan Thailand sejak lama dilanda konflik separatisme yang digalang kelompok Melayu-Patani. Sejauh ini perang sudah menelan lebih dari 7.000 korban jiwa. Akibatnya tiga provinsi dan sejumlah distrik di Songkhla ditempatkan di bawah pengawasan ketat.

Di sana, militer dikabarkan mulai mengumpulkan sampel DNA dari etnis Melayu sejak 2012. Pemerintah berdalih sampel tersebut akan memperkaya bank data yang mempermudah investigasi serangan kelompok bersenjata.

Pengambilan sampel dilakukan tanpa persetujuan di pos-pos pengawasan atau saat penggerebekan, kata Pornpen Khongkachonkiet, Ketua Yayasan Lintas Budaya, sebuah organisasi HAM lokal.

Dia dan kelompoknya mengklaim memiliki bukti sebanyak 140 insiden pengambilan sampel secara paksa antara buan Januari dan September 2019 saja. Pemerintah sebaliknya membantah sampel diambil tanpa persetujuan.

Hingga tahun 2021, pemerintah Thailand tercatat sudah memasang sebanyak 8.000 kamera, lapor Pornpen. Sistem ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan terkoneksi dengan sistem pengawasan pusat, khusus untuk tiga provinsi di selatan.

Infrastruktur serupa sering dilaporkan juga digunakan Cina untuk menjalankan program identifikasi wajah di wilayah separatis seperti di Xinjiang.

Keberimbangan

Undang-undang Kejahatan Komputer 2016 dan UU Keamanan Siber 2019 memberikan otoritas Thailand kewenangan mutlak untuk menjalankan pengawasan, atau meminta dan menyita data, atau perlengkapan jika dinilai membahayakan keamanan nasional.

Namun, tanpa perlindungan data dan ditambah dengan UU Anti Separatisme, kewenangan besar ini menjadi petaka bagi penduduk muslim di selatan. "Penggunaan teknologi pengenalan wajah melanggar privasi dan kebebasan warga,” kata Pornpen.

"Pengawasan luas membuat penduduk merasa hidup di penjara. Keberadaannya merupakan sebuah kesewenang-wenangan.”

Seorang juru bicara Komando Operasi Keamanan Nasional Militer Thailand, teknologi pengenalan wajah dan data biometrik merupakan bagian penting dari "sistem pengawasan dan peringatan dini risiko keamanan” untuk mengidentifikasi kelompok separatis.

Hal senada diungkapkan kepolisian Thailand, yang bersikeras sistem biometrik berguna untuk meredam pencurian identitas dan penggunaan kartu SIM gelap untuk tindak terorisme.

rzn/ha (Reuters)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:43 WIB
Anthony Albanese dari Partai Buruh dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 Australia pada hari Senin ...
SIPRI: Dari Krisis Iklim ke Perang, Dunia Memasuki Era Kritis
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:43 WIB
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) telah melukiskan gambaran lebih luas dan me...
Taati Aturan Taliban, Presenter TV Perempuan Mengenakan Cadar
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:43 WIB
Semua presenter dan reporter televisi perempuan Afganistan mematuhi perintah Taliban untuk mengenaka...
Biden Dukung Jepang untuk Jadi Anggota Tetap DK PBB
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:43 WIB
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyambut keinginan Jepang memperkuat pertahanannya untuk menan...
Seberapa Tahan Banting Gen Z dalam Hadapi Inflasi?
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB
"Saya selalu membayangkan bahwa pada saat mencapai usia ini, saya sudah bisa membeli mobil beka...
Apa Isi Pakta Perdagangan Usulan AS yang Mencakup Indonesia?
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB
Sebanyak 12 negara di Asia sepakat bergabung dalam Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang d...
Terkait Invasi ke Ukraina: Apakah Jerman Kehilangan Kekuatan di UE?
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB
Setahun yang lalu, di saat Kanselir Jerman Angela Merkel bersiap meninggalkan kantornya setelah 16 t...
WHO: Tidak Ada Kebutuhan Mendesak untuk Vaksinasi Massal Cacar Monyet
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB
Ketua Tim Patogen Berbahaya WHO untuk Eropa Richard Pebody mengatakan bahwa pasokan langsung vaksin ...
Amnesty: Hukuman Mati Meningkat setelah Pembatasan COVID-19 Berakhir
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB
Hukuman mati di seluruh dunia meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, ungkap Amnest...
Senin, 23 Mei 2022 - 10:01 WIB
Kemandirian menjadi elemen penting di Panti Asuhan Manarul Mabrur di Semarang. Rois tidak ingin anak...
InfodariAnda (IdA)