Parlemen Sarankan Referendum Soal Dwikewarganegaraan Austalia
Kamis, 17 Mei 2018 - 11:15 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
ABC.net.au - Parlemen Sarankan Referendum Soal Dwikewarganegaraan Austalia

Komite parlemen Australia mengusulkan digelarnya referendum mengenai aturan kewarganegaraan ganda bagi para politisi negara itu. Pasal 44 konstitusi melarang kewarganegaraan ganda bagi anggota parlemen.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull memerintahkan peninjauan kembali Pasal 44 ini pada Oktober tahun lalu, setelah Mahkamah Agung memutuskan Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce dan empat politisi lainnya tidak sah duduk di parlemen hasil Pemilu 2016.

Selama periode Parlemen saat ini, ketentuan Pasal 44 telah mengorbankan 15 anggota parlemen. Kesemuanya dipastikan memiliki kewarganegaraan ganda.

Dua anggota parlemen lainnya diberhentikan terkait dengan kejahatan di masa lalu dan transaksi keuangan mereka.

"Warga negara ganda Australia dapat menjabat di Mahkamah Agung, atau berjuang untuk bangsa kita, tetapi tidak dapat mencalonkan diri sebagai kandidat parlemen," kata ketua komite Linda Reynolds.

Komite ini mengatakan ada berbagai pilihan untuk memperbaiki situasi saat ini. Upaya lain bisa dilakukan jika pelaksanaan referendum tidak didukung oleh masyarakat.

Pasal 44 dari konstitusi berisi berbagai diskualifikasi untuk calon politisi.

Di antaranya bahwa anggota parlemen tidak bisa menjadi warga negara ganda, tidak boleh mengalami kebangkrutan secara finansial, tidak memiliki kepentingan keuangan dengan Persemakmuran, tidak punya putusan perkara pidana terkait nama mereka atau menunggu hukuman atas pelanggaran yang membawa hukuman penjara, atau memegang pekerjaan sebagai PNS.

Laporan komite berjudul "Pengecualian - Dampak dari Pasal 44 terhadap Demokrasi Australia" merekomendasikan agar parlemen diberi wewenang memutuskan siapa yang harus didiskualifikasi dari jabatan publik.

"Kita sebagai warga Australia jangan enggan menguji dan memperdebatkan kesehatan demokrasi, terutama ketika sebuah masalah menimbulkan banyak gangguan seperti Pasal 44 ini," kata komite itu.

"Kita sebagai anggota Parlemen seharusnya tidak takut dengan perdebatan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada publik Australia."

Selain mencabut daftar faktor-faktor yang mendiskualifikasi yang ada dalam konstitusi, komite menyarankan perubahan dapat dilakukan dengan meminta publik untuk memasukkan kata-kata "sampai Parlemen menyatakan sebaliknya".

Rekomendasi itu akan memungkinkan anggota DPR dan senator mengubah persyaratan kelayakan itu sendiri, tanpa ada perubahan besar pada konstitusi.

Sikap Pemerintah

Menteri Urusan Negara Bagian Mathias Cormann mengatakan pemerintah "tidak begitu memaksakan pelaksanaan referendum".

"Kami akan mempertimbangkan temuan dan rekomendasi komite," katanya.

"Komite itu sendiri mengakui perubahan konstitusional akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum pemilihan umum berikutnya," katanya.

"Namun Pemerintah mengambil langkah aktif untuk meminimalkan risiko terulangnya masalah persyaratan anggota parlemen yang timbul dalam Parlemen periode ke-45."

Senator Cormann mengatakan Pemerintah Federal akan bekerja dengan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan pengawasan atas proses pengajuan caleg.

Komite menyuarakan keprihatinan atas dampak diskualifikasi terhadap susunan keseluruhan parlemen.

Dikatakan bahwa diskualifikasi kandidat akan mempengaruhi anggota parlemen lainnya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Sedikitnya empat orang dipastikan meninggal dunia di Paris, hari Minggu (13/1) dalam insiden yang di...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Presiden AS Donald Trump memperingatkan Turki akan menghadapi kehancuran ekonomi apabila menyerang K...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengeluarkan apa yang disebutnya "surat untuk rakyat Perancis...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
China, Senin (14/1) mencemooh klaim Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bahwa seorang mantan pejab...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Sebuah pesawat kargo militer jatuh di dekat ibukota Iran, Teheran, kata militer pada hari Senin (14/...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dan Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman, Senin (14/1), s...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo kini berada di Arab Saudi, di mana ia diperkirakan akan menu...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Pangkalan militer baru Indonesia di rantai kepulauan terpencil dekat Laut China Selatan yang disengk...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengancam akan menghabisi lawan-lawan politiknya jika Uni Eropa menc...
Selasa, 15 Januari 2019 - 09:02 WIB
Surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat meningkat secara drastis pada tahun 2018, meskipun ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)