Terkait Invasi ke Ukraina: Apakah Jerman Kehilangan Kekuatan di UE?
Elshinta
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:41 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Terkait Invasi ke Ukraina: Apakah Jerman Kehilangan Kekuatan di UE?
DW.com - Terkait Invasi ke Ukraina: Apakah Jerman Kehilangan Kekuatan di UE?

Setahun yang lalu, di saat Kanselir Jerman Angela Merkel bersiap meninggalkan kantornya setelah 16 tahun berkuasa. analis politik dari seluruh dunia,sekali lagi memujinya sebagai pemimpin terpenting di Uni Eropa (UE).

Hanya sedikit yang mengkritik peran Merkel dalam mencegah bergabungnya Ukraina ke NATO atau sikap Jerman yang terus maju dalam proyek pembangunan pipa gas Nord Stream II dari Rusia ke Jerman, di tengah bayang-bayang sikap UE yang mengecam aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia.

Tahun ini, ketika Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Menteri Luar Negeri baru Jerman, Annalena Baerbock berkata, "Kami telah terbangun di dunia yang berbeda."

Agresi Rusia ke Ukraina tidak hanya menghancurkan seluruh tatanan Eropa, tetapi juga mengubah kebijakan Jerman di Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, pada bulan April lalu mengundang Merkel untuk datang ke Bucha di pinggiran kota Kyiv. Kota itu menjadi saksi bisu bagaimana warga sipil diduga telah dibantai oleh pasukan Rusia. Ukraina menunjukan pada Jerman apa yang terjadi di Bucha sebagai hasil dari "kebijakan konsesi ke Rusia."

Penulis terlaris Ukraina , Andrey Kurkov, baru-baru ini mengatakan kepada DW bahwa ia melihat peningkatan sentimen anti-Jerman di negaranya. "Secara terbuka, Angela Merkel disalahkan atas perkembangan terakhir," ungkapnya.

Kritik juga disuarakan di Polandia dan negara-negara Baltik. Publik di negara itu bukan cuma menyalahkan Merkel, tapi seluruh politisi Jerman dan kebijakan perdagangan terhadap Rusia.

Mantan menteri luar negeri Jerman dan presiden saat ini, Frank-Walter Steinmeier, mengakui "salah penilaian" yang telah merugikan banyak kredibilitas Jerman. Yang paling memalukan adalah peran yang dimainkan oleh politisi dari Partai Sosial Demokrat sekaligus mantan kanselir, Gerhard Schröder yang hingga menolak untuk menjauhkan diri dari teman pribadinya, Vladimir Putin.

Tidak ada perubahan kebijakan yang berarti?

Ketika invasi terjadi, Kanselir Jerman Olaf Scholz memproklamirkan "Zeitenwende". Istilah itu berarti perubahan paradigma untuk menggarisbawahi bahwa pemerintah Jerman bersedia mengambil tindakan untuk mendukung Ukraina.

Tapi, Scholz juga mempertimbangkan potensi perang dunia ketiga, dan ragu-ragu untuk berkomitmen pada pengiriman senjata serta boikot energi yang luas terhadap Rusia. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki bahkan menuduh Scholz terus memblokir sanksi Uni Eropa yang lebih tegas.

Pakar politik, Volker Weichsel, menilai upaya yang sudah dilakukan Jerman ke Rusia juga tidak membuahkan hasil. Ilmuan pakar politik Eropa timur ini menyebut "Asumsi bahwa pemikiran Scholz akan diterima Rusia adalah salah. Sebaliknya, propaganda Moskow telah menyudutkan Jerman sebagai teman yang berlebihan, dan kini dicaci dengan cara yang berlebihan juga.”

"Uni Eropa mengharapkan kepemimpinan yang kuat dari Jerman. Namun dalam krisis saat ini, pemerintah Jerman terus-menerus bertindak sangat lambat dan hanya menanggapi tekanan eksternal," kata Weichsel.

Jumat ini, duta besar Ukraina untuk Jerman, Andrij Melnyk, mengatakan kepada jaringan media RND bahwa dia yakin "kanselir tidak ingin menyerahkan" senjata ke Ukraina. "Orang bisa mendapat kesan bahwa mereka sedang menunggu gencatan senjata," katanya. "Kemudian tekanan akan keluar dari Jerman, dan kemudian tidak perlu lagi membuat keputusan yang berani."

Siapa yang memimpin Eropa?

Jika bukan Jerman, siapa yang bisa memimpin di Eropa? Pengamat politik mencatat bagaimana Presiden Ukraina mengambarkan percakapannya dengan sejumlah pimpinan Eropa pada minggu ini. Percakapan Zelenskyy dengan Olaf Scholz dinilai "cukup produktif”, sementara perbincangan telepon dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron disebut "substansial dan lama” untuk membuat Ukraina segera bergabung dengan Uni Eropa.

Namun pakar politik dari Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, Henning Hoff, menyebut kritik yang sama juga diberikan bagi kebijakan Presiden Prancis. "Ada banyak ketidakpercayaan terhadap Prancis," katanya kepada DW. Macron memulai "dialog strategis dengan Putin pada 2019 tanpa konsultasi sebelumnya dengan Eropa tengah dan timur."

Secara umum, Hoff menilai kebijakan Eropa tentang Rusia "tidak dapat diserahkan kepada Jerman atau Prancis. Orang-orang Eropa tengah dan timur, terutama negara-negara Baltik dan Polandia harus bersuara."

Ilmuwan politik Weichsel memiliki tiga saran: "Dukung akses cepat Ukraina ke UE, berikan dukungan yang konsisten untuk pertahanan militer Ukraina, dan selesaikan pengalihan energi yang cepat dan sukses."

"Hilangnya gengsi dalam beberapa minggu terakhir akan segera dilupakan jika Jerman menunjukkan bahwa ia memiliki model berkelanjutan untuk masa depan," ujar Weichsel.

Hoff berpendapat Jerman perlu mengembangkan pendekatan politik baru untuk tetangga di timurnya. "pertama-tama harus fokus pada tetangga dekat Jerman dan mitra UE atau NATO, dan hanya dalam langkah kedua pada apa yang diharapkan akan segera menjadi Rusia pasca-Putin.” Ia menambahkan Jerman hanya dapat memperoleh kembali kepercayaan publik Eropa mempertegas kebijakannya dan mau bekerja sama dengan mitra Eropa lainnya.

Volker Weichsel berpendapat bahwa Jerman harus berpikir ulang: "Selama 70 tahun, masyarakat Jerman percaya bahwa itu dapat mencegah perang dengan tidak pernah lagi berubah menjadi negara yang menyerang pihak lain. Mereka pikir peran mereka adalah terus meminta maaf atas tindakan masa lalu mereka. Gagasan bahwa negara lain dapat menjadi aggresor dan bahwa Jerman harus bergegas membantu korban dengan senjata. Hal itu tidak terpikirkan oleh sebagian besar masyarakat Jerman. Pemikiran ulang baru saja dimulai."

(as/rs)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
InfodariAnda (IdA)