Amerika Serikat Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang karena Pelanggaran HAM
Elshinta
Senin, 27 Juni 2022 - 09:34 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Amerika Serikat Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang karena Pelanggaran HAM
ABC.net.au - Amerika Serikat Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang karena Pelanggaran HAM

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan larangan impor barang produksi dari wilayah Xinjiang, China, kini mulai diberlakukan dengan alasan adanya genosida di sana.

Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS telah mulai menegakkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa di Uighur, yang ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi pada bulan Desember lalu.

CBP menyatakan pihaknya siap untuk menerapkan UU yang menganggap semua barang dari Xinjiang diproduksi dengan cara kerja paksa, kecuali dapat pihak importir dapat menunjukkan bukti sebaliknya.

Pemerintah China dilaporkan mendirikan kamp-kamp tahanan untuk warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya.

CPB menambahkan para importir barang dari Xinjiang akan diminta untuk menunjukkan bukti kuat untuk mendapatkan pengecualian.

“Kami telah menggalang negara-negara sekutu dan mitra untuk membuat rantai pasokan global terbebas dari praktek kerja paksa, untuk berbicara menentang kekejaman di Xinjiang, dan untuk bersama kami mendesak Pemerintah RRC segera mengakhiri kekejaman dan pelanggaran HAM," kata Menlu Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Bersama dengan badan-badan pemerintahan, kami akan terus melibatkan perusahaan untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban hukum AS ini," katanya.

Pada tahun lalu, Komite Senat Australia juga menyerukan agar Undang-Undang Kepabeanan diamandemen "untuk melarang impor barang apa pun yang seluruhnya atau sebagian dibuat dengan cara kerja paksa".

ABC telah menghubungi pemerintah federal untuk menanyakan apakah Australia berencana mendukung langkah AS dan mengambil tindakannya sendiri.

Pemerintah China menyangkal adanya pelanggaran HAM di Xinjiang, produsen kapas utama yang juga memasok sebagian besar panel surya ke berbagai negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa klaim adanya kerja paksa di Xinjiang adalah "kebohongan besar yang dibuat oleh kelompok-kelompok anti-China."

"Dengan adanya UU seperti ini, Amerika Serikat justru berusaha menciptakan pengangguran paksa di Xinjiang dan mendorong negara lain untuk menjauh dari China," kata Wang.

Beijing awalnya menyangkal keberadaan kamp tahanan, tapi kemudian mengakui telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengekang apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang.

Pekan lalu, CBP mengeluarkan daftar entitas Xinjiang yang diduga menggunakan cara kerja paksa, yang mencakup perusahaan tekstil, silikon poli panel surya, dan elektronik.

CPB bahkan mengancam akan melarang impor dari negara lain jika rantai pasokan produk mereka terkait dengan produk atau bahan dari Xinjiang.

AS, Inggris dan negara-negara lain telah menyerukan Organisasi Perburuhan Internasional PBB membentuk misi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran praktek perburuhan di Xinjiang.

Masuk dari negara ketiga

Kelompok hak asasi manusia dan asosiasi perdagangan yang mendukung produsen domestik AS telah memperingatkan bahwa barang-barang dari Xinjiang dapat masuk ke produk impor panel surya dari negara lain, mengingat sulitnya memverifikasi rantai pasokan di China.

Sebelumnya pada bulan Juni, Presiden Biden membebaskan tarif panel surya dari empat negara Asia Tenggara, yang mengarah ke tuduhan bahwa pemerintahannya tidak serius menindak praktek kerja paksa.

Menurut Alan Bersin, mantan komisioner CBP, lembaga ini mungkin membutuhkan waktu dua tahun untuk menerapkan UU tersebut.

"Penegakan aturan ini bisa menimbulkan kepanikan di ruang-ruang eksekutif perusahaan di seluruh negara kita, di mana perusahaan besar tak punya visibilitas ke dalam rantai pasokan mereka selain dari pemasok langsung," jelasnya.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari ABC News.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Populasi India Diprediksi akan Lampaui China, Menjadikannya Negara Terpadat di Dunia 2023
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan, populasi India akan melampaui China pada 202...
Terkait Manuver China di Pasifik, Menhan Australia Peringatkan Koalisi AS-Australia Tidak Bisa Tinggal Diam
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyerukan kerja sama yang lebih erat dengan Amerika S...
Kisruh Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Ini Tanggapan Pengelola Dana Kompensasi Korban Boeing
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Senin dan Selasa kemarin (12/07) Bareskrim Polri telah memeriksa mantan pemimpin organisasi filant...
Kapal Selam Nuklir China Terus Membuntuti Kapal Perang Australia karena Dituding Memasuki Wilayahnya
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Departemen Pertahanan Australia menolak untuk menjelaskan pertemuan kapal perangnya dengan pihak m...
Twitter Gugat Elon Musk, Menuntutnya Bertanggung Jawab Menyelesaikan Perjanjian Akuisisi
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Twitter telah menggugat Elon Musk dengan tuntutan agar bertanggung jawab menyelesaikan akuisisi per...
Presiden Sri Lanka Melarikan Diri Bersama Istrinya ke Maladewa
Kamis, 14 Juli 2022 - 09:09 WIB
Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, telah meninggalkan negara itu tak lama setelah pengunjuk ras...
Presiden Jokowi Akhiri Rangkaian Lawatan, Fokus pada Krisis Pangan dan Misi Perdamaian Rusia-Ukraina
Selasa, 12 Juli 2022 - 11:02 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo mengakhiri perjalanannya ke Ukraina dan Rusia, mendorong pemulihan k...
Kota Leeton di Pedalaman Australia Membuka Diri untuk Pendatang dan Pencari Suaka
Selasa, 12 Juli 2022 - 11:02 WIB
Ketika ayah Ali Mehdi, seorang migran asal Pakistan, meninggal pada tahun 2017, dia mulai mencari ne...
Tiga Orang Tewas dalam Penembakan di Pusat Perbelanjaan di Denmark
Selasa, 12 Juli 2022 - 11:02 WIB
Perdana Menteri Denmark mengatakan penembakan di sebuah pusat perbelanjaan di Kopenhagen adalah &quo...
Warga Migran Berpikir untuk Meninggalkan Australia Karena Kenaikan Biaya Hidup
Selasa, 12 Juli 2022 - 11:02 WIB
Kenaikan harga kebutuhan di Australia telah membuat para migran berpikir dua kali tentang apakah mas...

InfodariAnda (IdA)