Mahkamah Konstitusi minta KPU dan tim hukum Jokowi tidak persoalkan revisi gugatan tim Prabowo dalam sidang perdana sengketa pilpres
Elshinta
Senin, 17 Juni 2019 - 06:21 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Mahkamah Konstitusi minta KPU dan tim hukum Jokowi tidak persoalkan revisi gugatan tim Prabowo dalam sidang perdana sengketa pilpres
BBC Indonesia - Mahkamah Konstitusi minta KPU dan tim hukum Jokowi tidak persoalkan revisi gugatan tim Prabowo dalam sidang perdana sengketa pilpres

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang kedua pada Selasa (18/6) dengan agenda mendengarkan keterangan tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Dalam sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, pada Jumat pagi (14/06), majelis hakim meminta KPU sebagai pihak termohon dan pasangan Jokowi-Maruf Amin sebagai pihak terkait untuk tidak mempersoalkan perbaikan permohonan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin, menyebut gugatan perbaikan yang dibacakan pihak Prabowo sepenuhnya berbeda dengan dokumen awal yang didaftarkan pada 24 Mei lalu.

"Di awal sidang majelis (hakim) katakan silakan bacakan yang bertolak dari permohonan 24 Mei. Kata-kata bertolak itu rancu bagi kami. Jadi yang dibacakan sebagian besar permohonan baru," ujar Yusril, seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

"Ini penting untuk tanggapan kami...Ini kan tidak jelas, mana yang harus kami tanggapi," sambungnya.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga diketahui pertama kali mengajukan berkas gugatan pada 24 Mei. Namun, pada 10 Juni lalu, mereka mengirimkan berkas-berkas perbaikan permohonan.

Menanggapi pernyataan tim kuasa hukum Jokowi-Maruf, anggota majelis hakim, Suhartoyo mengatakan MK tidak akan mengumumkan menerima atau menolak perbaikan gugatan yang dibacakan pihak Prabowo.

Dia mempersilakan Yusril dan kolega-koleganya untuk menuangkan keberatan dalam keterangan pada persidangan Selasa (18/06).

MK, kata Suhartoyo, akan menyatakan sikap mereka terhadap gugatan Prabowo dalam dokumen putusan di akhir perkara pada 28 Juni.

"Jangan dipaksa mahkamah hari ini untuk membuat keputusan bahwa hanya ini yang kemudian akan dibawa ke pembuktian. Itu fair untuk termohon dan pihak terkait, tapi tidak fair untuk pihak pemohon. Masing-masing punya respons.

"Hari ini yang disampaikan pihak pemohon, hari Senin apa yang disampaikan termohon dan pihak terkait? Kita dengar bersama-sama," papar Suhartoyo.

Hak atas foto Antara/Hafidz Mubarak A
Image caption Tim kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Tri Medya Panjaitan (tengah) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).

Perdebatan tentang perbaikan gugatan kubu Prabowo berkaitan dengan pernyataan majelis hakim bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 4/2018 dan PMK 1/2019 tidak mengatur tentang perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres.

Di sisi lain, pihak Jokowi menyebut PMK 1/2019 hanya mencantumkan aturan perbaikan gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif. Artinya, menurut mereka, kubu Prabowo tidak diperkenankan mengajukan perubahan gugatan.

"Pileg boleh ada perbaikan, pilpres tidak boleh. Jadi permohonan 24 Mei adalah yang semestinya jadi pedoman pemeriksaan," kata kuasa hukum Jokowi, I Wayan Sudirta.

"Untuk mencari kebenaran materiil, harus ada hukum acara yang ditaati bersama," ujar Sudirta.

Menjawab argumen itu, hakim I Gede Dewa Palguna menyebut terdapat kekosongan hukum yang perlu diputuskan oleh MK.

"Ada aturan MK yang bisa mengatur lebih lanjut untuk mengisi kekosongan hukum acara. Diatur dalam Pasal 55 PMK 4/2019, hal-hal yang belum diatur, sepanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ditentukan rapat musyawarah hakim," kata Palguna.

Sementara itu, KPU meminta majelis hakim untuk menggelar sidang lanjutan Rabu (19/6) depan. Alasannya, mereka membutuhkan waktu untuk mendatangkan perwakilan KPU di daerah, sekaligus untuk mengumpulkan bukti baru atas gugatan perbaikan pihak Prabowo.

"KPU provinsi sudah kami hadirkan untuk sediakan dokumen pelengkap jawaban permohonan pertama. Sebagian dari mereka bahkan baru pulang hari ini," kata Ketua KPU, Arief Budiman.

"Putusan sidang ini kan diambil sore, kalau kami harus hadirkan mereka, agak susah mencarikan transportasi Sabtu-Minggu untuk berangkat ke Jakarta," ujar Arief.

Majelis hakim akhirnya menghentikan sementara sidang selama 10 menit. Hasil perundingan mereka, sidang lanjutan harus digelar Selasa (18/6) pekan depan. Agendanya, pemaparan tanggapan pihak KPU serta keterangan dari kubu Jokowi dan Bawaslu.

"Permohonan termohon (KPU) dikabulkan sebagian, tapi tidak hari Rabu melainkan Selasa. Jawaban harhs diserahkan sebelum jam sidang, jam 9 pagi, termasuk dari pihak terkait dan Bawaslu," kata ketua majelis hakim, Anwar Usman.

Konsekuensi pengunduran sidang dari 17 ke 18 Juni, seluruh jadwal penanganan sengketa pilpres 2019 akan kembali diubah. Awalnya, putusan sengketa ini akan diumumkan 28 Juni mendatang.

Hak atas foto Antara/Hafidz Mubarak A
Image caption Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6).

Dalam pembacaan gugatan, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyatakan paslon nomor urut 02 seharusnya menang pilpres dengan perolehan suara 52%.

Bambang Widjojanto, selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, membacakan gugatan kliennya:

  • Mengklaim penetapan rekapitulasi suara tidak sah karena perolehan suara pasangan Joko Widodo-Maruf Amin ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan presiden petahana.
  • Mengklaim data yang benar seharusnya pasangan Jokowi-Maruf memperoleh 63.573.169 suara atau 48%, sedangkan Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara atau 52%.
  • Menyebut Maruf Amin masih menjabat sebagai pejabat BUMN yaitu di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Padahal, Pasal 227 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden menyatakan harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.
  • Mengklaim adanya sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye Jokowi-Maruf Amin.

Tuduhan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif

Lebih lanjut, tim hukum Prabowo-Sandiaga menuding capres petahana nomor urut 01, Joko Widodo, melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, dengan memanfaatkan jabatannya.

Karena itu, tim hukum meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019 dan menyatakan pasangan calon capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilpres atau paling tidak pemungutan suara Pilpres diulang secara nasional.

Sebagai dasar klaim bahwa Jokowi melakukan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menuduh ada lima wujud kecurangan.

Pertama, tuduhan penyalahgunaan anggaran negara. Dalam berkas perbaikan permohonan, dirincikan sejumlah kebijakan seperti mengumumkan kenaikan gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri sebesar Rp2,61 triliun.

"Dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres," ujar Bambang Widjojanto.

Untuk menguatkan argumen itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga, menyertakan 25 tautan berita dan tiga pernyataan Jokowi dalam video, sebagai bukti.

Hak atas foto Antara/Indrianto Eko Suwarso
Image caption Personel Brimob melakukan pengamanan di