A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 56

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 56
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

news-mitra/////mk-tolak-gugatan-pilpres-prabowosandi-bukti-dianggap-tak-relevan" />
MK Tolak Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi, Bukti Dianggap Tak Relevan
Elshinta
Jumat, 28 Juni 2019 - 08:22 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
MK Tolak Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi, Bukti Dianggap Tak Relevan
ABC.net.au - MK Tolak Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi, Bukti Dianggap Tak Relevan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya gugatan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Alat bukti yang dihadirkan pemohon dianggap tak bisa membuktikan 15 permohonan yang diajukan kepada Mahkamah.

Putusan sidang gugatan Pilpres 2019 (27/6/2019) dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman, di akhir sidang yang berlangsung sejak pukul 12.40 WIB dan berakhir malam hari ini.

Sebelumnya ke-8 hakim konstitusi lainnya secara bergantian membacakan pertimbangan Mahkamah.

"Dalam pokok permohonan, mengadili, menyatakan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Anwar Usman.

MK juga menganggap dalil pemohon, dalam hal ini tim BPN, terkait kewenangan mengadili kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM) keliru.

"Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposisi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusionalitas Pemilu.

"Padahal jalan hukum tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam pelanggaran admin yang bersifat TSM, tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya," sebut hakim MK.

Mahkamah juga menilai sebagian alat bukti formulir C1 dari hasil rekapitulasi Provinsi tidak jelas sumbernya dan bukan C1 resmi yang diserahkan saksi di tempat pemungutan suara (TPS).

"Selain dalil pemohon yang tidak lengkap, tidak jelas karena tidak secara khusus di mana terjadi perbedaan suara tersebut pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang cukup bahwa hasil penghitungan itu benar."

"Karena bukti pemohon tidak dapat membuktikan berdasarkan formulir rekapitulasi yang sah, oleh karena itu mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim konstitusi, Arief Hidayat.

Menanggapi pertimbangan putusan yang disampaikan para hakim, tim kuasa hukum BPN, Teuku Nasrullah, mengatakan MK telah membuat pagar atau ranjau yang mengekang dalil permohonan mereka.

"Ranjau pertama yang digunakan mengatakan ini bukan kewenangan Mahkamah, ini kewenangan Bawaslu."

"Kalau ranjau itu tidak kena, maka digunakan jaring berikutnya bahwa tidak ada korelasi dengan hasil perolehan suara atau nanti dipakai lagi ranjaunya dalil yang disampaikan tidak bisa dibuktikan."

Tim BPN keberatan jika pihak mereka dinyatakan tidak bisa membuktikan, namun di sisi lain mereka merasa tidak diberi kesempatan yang maksimum.

"Ini hanya 15 saksi yang bisa kami hadirkan, tidak lebih dari itu. Bahkan ada satu yang dicoret karena tidak bersedia hadir belakangan, Haris Azhar, walaupun semula dia sudah menyatakan bersedia bahkan sudah mengirim fotokopi KTP-nya."

"Hanya 14 saksi yang bisa kami hadirkan kemudian dinyatakan kami tidak bisa membuktikan dalilnya," sesal Nasrullah dalam sebuah wawancara televisi saat jeda sidang (27/6/2019).

Sementara itu, pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan pemohon seharusnya lebih siap menghadirkan bukti karena kesempatan yang diberikan ke semua pihak sama.

"Kalau berani mendalilkan mustinya siap dong. Kalau berani menggugat mestinya siap tidak usah mengeluh soal keterbatasan waktu," tutur Komisioner KPU, Hasyim Asyari.

"Kalau seperti itu semua orang kan tahu, dari dulu Undang-Undang MK kan bukan sekarang aja, dari dulu sejak MK ada, kesempatan melakukan gugatan itu 3x24 jam setelah KPU menetapkan hasil."

Hasyim justru mempertanyakan manajemen advokasi tim pemohon yang dinilainya menjadi sumber dari ketidaksahihan bukti.

"Yang namanya tim pasti bagi-bagi tugas lah, ada yang menyusun gugatan, ada yang menyusun alat bukti, ada yang verifikasi alat bukti, dilihat buktinya memadai atau tidak, ini kan kalau boleh dikatakan, hampir semua alat bukti itu video. Bagi kami, pertanyaannya itu video pernah disetel ga oleh kuasa hukum?," tanyanya.

"Nah kalau mereka, nyatanya, tidak terverifikasi, kemudian semua alat bukti video itu dinyatakan tidak meyakinkan oleh Mahkamah, ini kan problemnya kualitas manajemen advokasi 02."

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, juga membenarkan jika bukan kuantitas barang bukti yang dimaksudkan MK dalam pertimbangannya.

"Yang dikatakan oleh hakim adalah ada bukti yang tidak ada korelasinya dengan dalil, ada bukti yang ternyata setelah mahkamah mencari lebih jauh, ternyata tidak terbukti faktanya.

"Kemudian ada juga video yang tidak menyebutkan apa-apa hanya bentuknya narasi, jadi tidak bisa dikaitkan di TPS mana saja dan siapa sajam" jelas ahli hukum tata negara perempuan ini.

Bivitri menyampaikan, kualitas saksi maupun alat bukti yang dihadirkan pemohon tidak bisa terlalu meyakinkan hakim, dan bahkan ada beberapa alat bukti surat maupun saksi yang ternyata tidak ada korelasinya dengan dalil.

"Tadi saya mendengar hakim mengatakan ini kok tidak cermat kuasa hukum? karena ada yang dalilnya A tapi buktinya bukan untuk mendukung A tapi untuk mendukung C."

Sidang putusan atas sengketa di Mahkamah Konstitusi berlangsung selama 9 jam dan sempat diwarnai oleh aksi massa di depan gedung MK.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota Kongres AS Janji Dukung Aktivis Pro-Demokrasi Hong Kong
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) minggu depan akan mengambil tindakan untuk mulai meloloskan RUU...
Keprihatinan Meningkat Terkait Penjara Darurat untuk Militan ISIS
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Upaya untuk mengamankan penjara yang menahan ribuan militan ISIS yang ditangkap tampaknya berada di ...
Dua Senator AS Peringatkan Trump Tentang Kesepakatan Nuklir dengan Saudi
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Dua senator AS memperingatkan pemerintahan Trump mengenai kesepakatan kerja sama nuklir dengan Arab ...
Pejabat Militer: Iran Ancaman Bersama Bagi Semua Negara
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Arab Saudi, Rabu (18/9), menuduh serangan drone dan rudal jelajah di jantung industri minyak kerajaa...
Badai Humberto Ancam Bermuda
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Badai Humberto mengancam akan melanda pulau Bermuda dengan angin kencang dan hujan lebat. Humberto...
China Kecam Pelosi Karena Bertemu Aktivis Hong Kong
Jumat, 20 September 2019 - 08:48 WIB
Kementerian Luar Negeri China menuduh Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengeluarkan pernyataan-pernyataan y...
Tiga Eksekutif TEPCO Dibebaskan dari Gugatan Bencana Fukushima
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB
Tiga mantan eksekutif Tokyo Electric Power Company (TEPCO) telah dibebaskan dari dakwaan kriminal te...
Israel Hadapi Kemungkinan Langsungkan Pemilu Ketiga
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB
Israel menghadapi kemungkinan melangsungkan pemilu ketiga, Kamis (19/9), dua hari setelah pemilu ula...
Mantan Penguasa Tunisia Zine El Abidine Ben Ali Meninggal Dunia
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB
Mantan diktator Tunisia Zine El Abidine Ben Ali, yang digulingkan pada tahun 2011, meninggal dunia d...
AS Tuding Iran Serang Saudi, Menlu Iran Peringatkan Soal Perang
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Kamis (19/9) mengeluarkan peringatan terhadap mereka ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_mitra_detail.php
Line: 153
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once