Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami
Elshinta
Selasa, 17 September 2019 - 09:03 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami
ABC.net.au - Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami

Kelompok Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengatakan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk merdeka dengan membawanya ke tingkat PBB.

Hal ini dikatakan oleh Jacob Rumbiak, juru bicara ULMWP menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan RI Wiranto, yang awal bulan lalu menyebutkan hukum internasional sudah tidak lagi memberi peluang referendum bagi Papua dan Papua Barat.

"Itu adalah sebuah kebohongan," kata Jacob di Melbourne, saat menjadi pembicara di acara Bicara Papua yang digelar Indonesia Forum di University of Melbourne, Kamis malam (12/09).

"Tapi jika perundingan karena dialog dan referendum sudah ditutup dengan Wiranto, maka kami akan melakukan perundingan di bawah skema PBB."

"Sasaran kami di Pasifik sudah selesai, sekarang kami akan perjuangkan di PBB," kata Jacob dihadapan forum dengan mayoritas yang hadir adalah mahasiswa asal Indonesia.

"Jadi jika resolusi nanti terjadi, jangan kaget, seperti di Timor Leste."

Pekan lalu, sekitar 200 mahasiswa dan pelajar Papua yang menempuh studi di luar Papua memutuskan kembali ke kampung halamannya.

Alasannya, karena mereka mengaku merasa tidak aman, mendapat intimidasi, termasuk ancaman melalui video viral dan membuat pernyataan "NKRI Harga Mati".

"NKRI harga mati, tapi bagi warga Papua, Papua pun harga mati," jelas Jacob, yang mengaku sangat geram jika tahu ada oknum warga Papua yang terlibat dalam kerusakan.

Menurut Jacob, dirinya dan Benny Wenda, salah satu pimpinan ULMWP lainnya telah berjanji bahwa setiap warga Papua yang melakukan tindak kriminal saat mereka "melakukan perjuangan", maka akan diadili.

"Ingat orang Papua tidak membenci bangsa Indonesia ... yang kami hadapi bukan rakyat Indonesia, tapi kebijakan yang salah," tegasnya.

Jacob berharap Indonesia, yang ia sebut "sebagai sebuah bangsa yang besar dan terhormat", untuk berani duduk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan terhormat.

Pembangunan untuk meredam aspirasi

Dari Jakarta, kritikan keras terhadap Papua pernah dilontarkan dalam rapat dengar pendapat oleh Komite I DPD RI, tepat September tahun lalu.

Mantan rektor Universitas Cendrawasih, Balthasar Kambuaya, yang juga pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup di era Susilo Bambang Yudhoyono menyalahkan orang Papua sendiri atas kondisi mereka dalam rapat tersebut.

"Sudah 17 tahun otonomi khusus, Papua didukung dana yang hampir 80 triliun [rupiah] untuk mencukupi hanya 4,5 juta penduduk di Papua dan Papua Barat," ujarnya seperti yang dikutip dari Detik News.

"Elite-elit politik tidak fokus bekerja ... saya tetap mem-blame [menyalahkan] orang Papua," katanya, yang juga mengatakan ancaman merdeka hanya sebagai tameng."

Tapi menurut Richard Chauvel dari Asia Institute di University of Melbourne mengatakan pemerintahan di Jakarta selalu menggunakan strategi pembangunan untuk menyelesaikan masalah di Papua.

"Aspirasi kemerdekaan akan diredam baik otonomi khusus," ujarnya dalam forum Kamis malam kemarin.

Menurutnya kebijakan pemerintahan Indoensia, terlepas bersifat lunak atau represif, tidak ada yang akan berhasil, jika tujuannya adalah meredam seruan-seruan untuk memerdekakan diri.

Tak hanya itu, Richard juga melihat pola yang sama yang digunakan oleh pemerintahan di Indonesia, yakni menuduh adanya provokator.

"Sudah tercatat dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh pemerintahan di Jakarta tidak mau mendengarkan suara-suara tokoh Papua dan selalu menduga ada pihak ketiga yang terlibat," katanya.

Ia mencontohkan seperti di era Presiden Joko Widodo saat ini, yang terus mencari dalang dan bahkan menuduh keterlibatan asing.

Seperti yang dialami oleh Veronica Koman, yang dituduh melakukan tindakan provokasi karena aktif mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya.

Bahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencabut paspor Veronica, yang kini diketahui sedang berada di salah satu kota besar di Australia.

Menurut Richard, mencari-cari "provokator" tidaklah akan membantu akar permasalahan Papua.

"Dan akar permasalahan Papua juga tidak bisa ditemukan dari mereka yang berada di luar negeri," katanya.

Wacana nasionalis yang ancam warganya sendiri

Tahun 2017, saat sedang mengukuhkan pengurus DPP Hanura, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika demokrasi di Indonesia sudah "kebablasan".

Menurutnya demokrasi kebablasan ini telah membuka peluang lahirnya pemahaman yang ekstrim seperti, diantaranya liberalisme, radikalisme, hingga terorisme, yang dianggapnya "bertentangan dengan ideologi Pancasila".

Menurut Ken Setiawan, yang juga menjadi pembicara di Bicara Papua, pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah salah satu contoh penggunaan wacana yang sangat nasionalis.

"Mengacu pada Pancasila, ke NKRI, yang kemudian menjadi alasan yang tepat untuk membatasi hak sipil dan hak berpolitik," kata Ken.

"Lantas apa hubungannya dengan Papua? Kalau hak sipil dikurangi, hak untuk mendapat informasi soal minoritas jadi tidak ada, maka demokrasi kita menjadi berkurang."

Sebagai pengamat hak asasi manusia, Ken mengaku sangat kecewa dengan pemblokiran internet yang sempat diberlakukan di Papua.

Salah satu mahasiswi Papua di Australia Barat, misalnya, mengaku sangat khawatir dengan kondisi keluarga dan teman-temannya, yang tidak bisa dihubungi saat internet diblokir.

Menurut Ken pemblokiran internet, pengurangan arus informasi, kriminalisasi aktivis mendapat banyak perhatian terkait Papua, padahal ini terjadi juga di hal-hal lainnya.

"Sebenarnya ini adalah bagian dari tren yang makin luas, misalnya pemblokiran video dan gambar di jejaring sosial, seperti whatsapp, yang pernah terjadi setelah pengumuman hasil pilpres."

Ken mengatakan wacana seperti ini sebenarnya tidaklah baru di Indonesia.

"Ini juga terjadi di negara-negara lain, dimana hak sipil dan hak politik warga dikurangi untuk apa yang mereka sebut sebagai kepentingan bangsa".

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gunung berapi: Tiada tanda-tanda kehidupan setelah letusan di Selandia Baru, kata PM Jacinda Ardern
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyatakan tiada tanda-tanda kehidupan di Pulau Putih...
Demo Hong Kong: Potret kemarahan dan rasa putus asa warga selama enam bulan terakhir
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Pada 9 Juni 2019, sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di Hong Kong - potret amarah warga te...
Kisah Greta Thunberg, remaja yang menantang pemimpin dunia di konferensi perubahan iklim COP25
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Kampanye lingkungan yang menjadi tumpuan jutaan orang yang ingin mengubah pikiran pemimpin dunia dim...
Peleburan tubuh maskulin dan feminin inspirasi film Kucumbu Tubuh Indahku dari tari Lengger Lanang
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Film Kucumbu Tubuh Indahku memenangkan delapan penghargaan Piala Citra 2019, termasuk pada kategori ...
Mengapa kita suka menyiksa diri dengan menyantap makanan super pedas?
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Tahun lalu, para dokter di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebuah rumah sakit di Amerika Serikat berup...
Rusia dilarang berkompetisi di semua ajang olah raga selama empat tahun, termasuk Olimpiade 2020 dan Piala Dunia 2022
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Rusia dikenai larangan berkompetisi di semua ajang olah raga selama empat tahun oleh Badan Anti-Dopi...
Samarinda: Mayat balita tanpa kepala diduga tewas
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Mayat balita tanpa kepala yang ditemukan di saluran drainase Kota Samarinda, pada Minggu (08/12), di...
Miss Universe 2019: Zozibini Tunzi, penyokong kecantikan alami yang tidak pernah dianggap cantik
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
"Saya dibesarkan di dunia di mana perempuan yang tampak seperti saya, dengan jenis kulit seperti say...
Nobel Perdamaian 2019: Abiy Ahmed, filosofi medemer dan pendekatan yang lebih liberal
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Abiy Ahmed telah mengguncang Ethiopia sejak menjadi perdana menteri...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)