Hong Kong 'tak lagi otonom dari China', pernyataan AS ini tak bendung parlemen China setujui RUU Keamanan bagi Hong Kong
Elshinta
Jumat, 29 Mei 2020 - 03:53 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Hong Kong 'tak lagi otonom dari China', pernyataan AS ini tak bendung parlemen China setujui RUU Keamanan bagi Hong Kong
BBC - Hong Kong 'tak lagi otonom dari China', pernyataan AS ini tak bendung parlemen China setujui RUU Keamanan bagi Hong Kong
Media playback tidak ada di perangkat Anda
Polisi menangkap puluhan orang di Causeway Bay

Parlemen China telah menyetujui RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang akan menghukum siapapun yang menentang otoritas Beijing di wilayah tersebut. Sebelumnya Menlu AS menyatakan Hong Kong tak lagi 'otonom' dari China.

Rancangan undang-undang keamanan tersebut --yang kini diserahkan ke pemimpin senior China-- telah menimbulkan kekhawatiran mendalam lantaran dapat mengakhiri status unik Hong Kong.

Di bawah undang-undang keamanan nasional, China dapat menempatkan lembaga keamanannya di Hong Kong untuk pertama kalinya.

Langkah Beijing ini disambut gelombang protes anti-China di Hong Kong.

Bentrok kembali terjadi pada Rabu (27/05) saat Dewan Legislatif Hong Kong, atau Legco, membahas RUU kontroversial lainnya yang akan memidanakan upaya penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.

Ratusan orang ditahan dalam bentrok itu. Pengamanan masih ketat sampai Kamis seiring dengan dilanjutkannya debat RUU itu di Legco.

Larangan menantang Beijing

Kongres Rakyat Nasional (NPC) rapat di Beijing pada pekan ini setelah ditunda dua bulan akibat pandemi Covid-19.

RUU Keamanan Baru bagi Hong Kong kini diserahkan ke Komite Pengarah Biro Politik Partai Komunis China dan bisa disahkan menjadi undang-undang pada Agustus.

Isi RUU tersebut belum diketahui, namun dinilai dapat berpotensi memidanakan hal-hal berikut:

  • pemisahan diri, atau berpisah dari China
  • subversi, atau mengacaukan kekuasaan atau kekuatan pemerintah pusat
  • terorisme, atau memakai kekerasan atau intimidasi kepada rakyat
  • aktivitas pihak asing yang ikut campur di Hong Kong

RUU tersebut juga mengatakan bahwa "jika dibutuhkan, lembaga keamanan nasional yang relevan di bawah Pemerintahan Pusat Republik Rakyat China akan mendirikan cabang di Hong Kong untuk memenuhi tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan menjaga keamanan nasional sesuai dengan undang-undang."

Ini berarti China juga berpotensi menempatkan lembaga penegak hukumnya di Hong Kong, bersandingan bersama otoritas Hong Kong.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Demonstrasi di Distrik Mong Kok district (27/05).

Para kritikus mengatakan undang-undang keamanan adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan Hong Kong yang tertera dalam konstitusi kecil yang disepakati ketika kedaulatan Hong Kong dikembalikan ke China oleh Inggris tahun 1997.

Kritikus mengkhawatirkan UU baru ini dapat menjerat warga Hong Kong-- secara retroaktif-- yang mengkritik kepemimpinan Beijing, bergabung dalam protes, atau melaksanakan hak-hak mereka yang dilindungi oleh aturan di Hong Kong.

Namun, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam membantah undang-undang itu akan membatasi hak-hak penduduk Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong menegaskan bahwa UU tersebut dibutuhkan untuk melawan kekerasan dan "terorisme" yang terus meningkat, dan warga Hong Kong tidak perlu khawatir.

Mengapa China melakukan ini?

Hong Kong diserahkan ke China dari Inggris pada 1997, namun dengan persetujuan yang unik, yakni sebuah konstitusi mini bernama Hukum Dasar atau Basic Law, serta sebuah prinsip bertajuk "satu negara, dua sistem."

Aturan tersebut melindungi beberapa kebebasan yang hanya dapat dinikmati warga Hong Kong seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, sistem pengadilan independen, dan beberapa hak demokrasi lainnya.

Di bawah kesepakatan itu, Hong Kong harus membuat undang-undang keamanan nasionalnya sendiri, dan ini tertera dalam Pasal 23 dalam Basic Law.

Namun aturan itu tidak populer, sehingga pemerintah tidak pernah membuatnya. Pemerintah Hong Kong pernah mencobanya pada tahun 2003, namun mundur karena diprotes warga.

Tahun lalu, protes anti undang-undang ekstradisi menjadi rusuh dan berkembang menjadi gerakan anti-China dan pro-demokrasi yang lebih luas. China nampaknya mencegah kerusuhan tersebut berulang.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Tanggapan warga Hong Kong terhadap RUU keamanan yang diusulkan China.

Menlu AS nyatakan Hong Kong 'tak lagi otonom dari China'

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Rabu (27/05) mengatakan kepada Kongres bahwa Hong Kong tidak lagi berhak atas perlakuan khusus berdasarkan hukum AS. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul rencana Beijing memberlakukan undang-undang keamanan baru yang kontroversial di Hong Kong.

RUU keamanan akan ditetapkan dalam pemungutan suara minggu ini dan dapat berlaku pada akhir Juni, Para kritikus mengatakan undang-undang ini adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan Hong Kong. Pendapat kritikus ini dibantah oleh otoritas Hong Kong.

Pernyataan Menlu AS Mike Pompeo dapat memiliki implikasi besar bagi status perdagangan Hong Kong dan kemungkinan akan membuat marah Beijing yang selama ini menggunakan Hong Kong sebagai semacam perantara untuk transaksi global.

"Tidak ada orang yang berakal sehat, yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonominya dari China, melihat fakta di lapangan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang keamanan "hanyalah hal terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong," kata Pompeo.

"Sekarang jelas bahwa China ingin membuat Hong Kong seperti dirinya [China]," tambahnya.

Polisi Hong Kong telah menangkap ratusan orang di tengah kerusuhan anti-China daratan yang berlangsung.

Apa pentingnya pernyataan Pompeo?

Hingga kini, AS memberikan Hong Kong - pusat keuangan dan perdagangan global - status khusus di bawah hukum AS. Ketentuan, yang sudah berlaku sejak Hong Kong menjadi koloni Inggris, memberinya syarat perdagangan yang menguntungkan.

Tetapi sejak tahun lalu status itu bergantung pada apakah Hong Kong bisa mempertahankan otonominya terhadap China, suatu hal yang terus diulang oleh Menlu AS Mike Pompeo.

Jika menlu AS tidak dapat memastikan itu, Kongres AS dapat mencabut status perdagangan khusus Hong Kong.

Ini berarti Hong Kong akan diperlakukan sama dengan China daratan terkait perdagangan dan kepentingan lainnya.

Apa dampak pencabutan status?

Ini dapat membahayakan miliaran dolar nilai perdagangan Hong Kong dan AS dan dapat menghalangi orang untuk berinvestasi di Hong Kong di masa depan.

Itu juga akan melukai China daratan, yang menggunakan Hong Kong sebagai semacam perantara untuk transaksi global.

Perusahaan China daratan dan perusahaan multinasional menggunakan wilayah Hong Kong sebagai basis internasional atau regional.

Tak lama setelah pernyataan Pompeo, aktivis pro-demokrasi terkemuka Joshua Wong meminta para pemimpin AS, Eropa dan Asia untuk mengikuti jejak Pompeo dan mempertimbangkan kembali status perdagangan khusus Hong Kong jika Beijing memberlakukan undang-undang keamanan.

"Begitu undang-undang itu diterapkan, Hong Kong akan berasimilasi dengan rezim otoriter China, baik dalam hal supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," kata Wong.

Undang-undang keamanan akan menciptakan "kerusakan besar pada ekspatriat dan investor di Hong Kong", katanya. Mempertahankan otonomi adalah "satu-satunya cara" untuk melindungi bisnis, tambahnya.

Sebanyak 200 politisi senior dari seluruh dunia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik rencana China.

Pada hari Selasa, Presiden Donald Trump mengatakan AS akan memberi tanggapan yang "sangat kuat" terhadap rancangan undang-undang itu sebelum akhir minggu ini.

Rencana China telah dikritik Menlu AS Mike Pompeo, yang menggambarkannya sebagai "lonceng kematian" untuk kebebasan Hong Kong.

Inggris, Australia dan Kanada juga telah menyatakan "keprihatinan mendalam" mereka.

'Opsi nuklir' AS di Hong Kong akan membuat marah Beijing

Zhaoyin Feng, BBC China, Washington

Pernyataan terbaru Pompeo merupakan peringatan bagi Beijing bahwa perlakuan istimewa terhadap wilayah administratif Hong Kong kini terancam.

Ini memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar, tetapi implikasi geopolitiknya mungkin bahkan lebih besar.

Langkah ini kemungkinan akan membuat Beijing marah dan semakin membahayakan hubungan AS-China yang sudah rapuh, yang tampaknya memburuk akibat ketegangan di sektor perdagangan, pandemi dan persaingan teknologi.

Sebuah pertanyaan kunci yang harus ditanyakan adalah seberapa jauh status perdagangan khusus Hong Kong, yang jika dihapus, akan membantu warga Hongkong memperjuangkan otonomi dan kebebasan mereka.

Atau apakah ini akan menghukum orang-orang di Hong Kong, sementara menambahkan pengaruh strategis terbatas atas China?

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV