Trump-Twitter: Rencana perintah eksekutif Trump dan penegasan Twitter 'akan terus menunjukkan informasi tak benar terkait pemilu di dunia'
Elshinta
Jumat, 29 Mei 2020 - 03:53 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Trump-Twitter: Rencana perintah eksekutif Trump dan penegasan Twitter 'akan terus menunjukkan informasi tak benar terkait pemilu di dunia'
BBC - Trump-Twitter: Rencana perintah eksekutif Trump dan penegasan Twitter 'akan terus menunjukkan informasi tak benar terkait pemilu di dunia'
Presiden AS Donald Trump Hak atas foto Getty Images
Image caption Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif soal media sosial

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani surat perintah eksekutif terkait media sosial pada Kamis (28/05), kata Gedung Putih. Sebelumnya, ia mengancam akan menutup platform media sosial yang ia tuding membungkam suara-suara konservatif.

Sengketa ini kembali mencuat pada Selasa (26/05) setelah Twitter menambahkan tautan cek fakta di bawah cuitan-cuitan Trump untuk pertama kalinya.

Detail perintah tersebut belum diketahui dan belum jelas apa langkah regulasi yang bisa diambil presiden AS, tanpa undang-undang baru yang hanya bisa disahkan di Kongres.

Pejabat Gedung Putih tidak memberi informasi lebih lanjut saat ditanyai oleh wartawan yang bepergian bersama Trump di Air Force One pada Rabu (27/05).

Sebelum menuju Florida dari Washington untuk menyaksikan peluncuran pesawat SpaceX yang ditunda karena cuaca buruk, Trump kembali menuding Twitter dan media sosial lainnya bias tanpa memberikan bukti.

Trump juga terus mengritik media sosial di akun Twitternya, dengan mengakhiri sebuah tweet dengan "Kini mereka akan menjadi benar-benar GILA. Tunggu!!!"

Pada Selasa (26/05) Trump bercuit, tanpa bukti apapun: "Sangat TIDAK MUNGKIN (TIDAK MUNGKIN!) pengiriman surat suara lewat pos tidak dipenuhi kecurangan."

Twitter menambahkan label peringatan di bawah tweet tersebut dan memberi tautan ke sebuah halaman yang mengatakan klaim Trump tersebut "tidak berdasar."

Pada Rabu (27/05) Trump mengancam akan "sangat mengatur" atau bahkan "menutup" platform media sosial.

Kepada 80 juta pengikutnya di Twitter, ia berkata bahwa Partai Republik merasa media sosial "benar-benar membungkam pendukung partai konservatif" dan ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Dalam tweet sebelumnya, ia mengatakan Twitter "benar-benar membungkam kebebasan berpendapat."

Presiden eksekutif Twitter Jack Dorsey merespon kritik atas kebijakan pemeriksaan fakta di platform tersebut dalam serangkaian tweet: "Kami akan terus menunjukkan informasi yang tidak benar atau bermasalah terkait pemilihan umum di seluruh dunia."

Trump menulis hal serupa di Facebook soal pengiriman surat suara lewat pos pada Selasa (26/05), namun tidak ada cek fakta di platform itu.

Dalam wawancara dengan saluran TV Fox News, Rabu (27/05), pimpinan Facebook Mark Zuckerberg mengatakan sensor di media sosial bukanlah "respon yang tepat" bagi pemerintah yang sudah khawatir soal sensor. Fox mengatakan wawancara penuh dengan Zuckerberg akan diputar Kamis.

Twitter telah memperketat kebijakan-kebijakannya dalam beberapa tahun terakhir, setelah dikritik bahwa respon perusahaan yang lambat meningkatkan jumlah akun palsu dan misinformasi di platform tersebut.

Beberapa perusahaan teknologi terbesar di AS juga telah dituding melakukan praktek-praktek anti kompetisi dan melanggar privasi penggunanya. Apple, Google, Facebook, dan Amazon menghadapi investigasi anti-monopoli oleh lembaga-lembaga federal atau di negara-negara bagian, serta oleh Kongres AS.

Kabar perintah eksekutif Trump membuat saham Twitter dan Facebook jatuh dalam sesi perdagangan Rabu di New York.

Facebook, Twitter, dan Google belum menjawab permintaan berkomentar dari BBC.

Perintah eksekutif era Trump

Perintah eksekutif adalah kewenangan khusus presiden Amerika Serikat untuk membuat kebijakan tanpa melalui proses legislasi yang normal. Kewenangan yang ada sejak tahun 1790-an di era Presiden George Washington ini biasanya dipergunakan untuk keadaan mendesak atau situasi genting.

Selama menjabat, Presiden Trump telah beberapa kali mengeluarkan perintah eksekutif, di antaranya mengenai larangan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari bagi enam negara berpenduduk Islam. Perintah eksekutif ini diteken Trump pada Maret 2017.

Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif pada Januari 2020 untuk memberdayakan pemerintah federal agar berupaya lebih keras melawan perdagangan manusia.

Kemudian pada April 2020, Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif menambang bulan di tengah pandemi Covid-19. Keputusan Trump ini tak sejalan dengan Traktat Bulan, perjanjian global pada 1979, yang menyebut segala bentuk aktivitas di luar angkasa harus sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV