AS Pertimbangkan Kembali Perlakuan Khusus untuk Hong Kong, Sanksi untuk Cina
Elshinta
Jumat, 29 Mei 2020 - 03:54 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
AS Pertimbangkan Kembali Perlakuan Khusus untuk Hong Kong, Sanksi untuk Cina
DW.com - AS Pertimbangkan Kembali Perlakuan Khusus untuk Hong Kong, Sanksi untuk Cina

Di hadapan parlemen AS, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Rabu (27/05), menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai daerah otonom dari Cina.

Meski pernyataan tersebut tidak membawa konsekuensi secara langsung, hal ini diyakini sebagai langkah pertama yang diperlukan untuk mencabut status preferensi perdagangan dan keuangan eks-jajahan Inggris itu.

“Tidak ada satu pun yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong masih mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari Cina, mengingat fakta di lapangan,” kata Pompeo. “Hong Kong tidak akan lagi mendapat perlakukan khusus di bawah hukum Amerika Serikat seperti yang diterapkan oleh hukum AS pada Hong Kong sebelum Juli 1997,” tambahnya.

Hong Kong diserahkan dari Inggris ke wilayah Cina 23 tahun silam, lalu mempertahankan otonomi dari pemerintah Cina selama 50 tahun. Namun, RUU Keamanan yang didorong oleh pemerintah Cina untuk Hong Kong baru-baru ini justru memiliki potensi mengubah kebijakan Cina yang dijuluki “satu negara, dua sistem”.

Mengingat rincian spesifik dari RUU keamanan tersebut masih belum jelas, banyak yang mengkhawatirkan bahwa jika UU tersebut diberlakukan, dapat membuat Cina mendirikan pangkalan badan intelijennya di Hong Kong.

“Keputusan buruk Beijing tersebut hanyalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang secara fundamental merongrong otonomi dan kebebasan Hong Kong, juga janjinya sendiri kepada rakyat Hong Kong,” kata Pompeo.

Potensi guncangan keuangan

Parlemen AS sebelumnya telah mengeluarkan undang-undang pada tahun 2019 untuk mendukung massa pro-demokrasi di Hong Kong. Namun, undang-undang tersebut mengharuskan Hong Kong untuk tetap mempertahankan otonominya dan status terpisahnya dengan AS untuk tujuan perdagangan. Hal itu kini berada di ambang kehancuran.

“Amerika Serikat pernah berharap bahwa Hong Kong yang bebas dan makmur akan menjadi sebuah model untuk Cina yang otoriter, namun kini jelas bahwa Cina justru memodelkan Hong Kong terhadap dirinya sendiri,” kata Pompeo, sekaligus menambahkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk menangguhkan tarif preferensi ekspor Hong Kong ke AS.

Kepala Sekretaris Hong Kong, Matthew Cheung, tidak setuju dengan diplomat AS itu.

“Ini adalah untuk stabilitas jangka panjang antara Hong Kong dan Cina, yang mana tidak akan mempengaruhi kebebasan berkumpul dan berbicara dan tentunya tidak akan mempengaruhi status kota sebagai pusat keuangan,” kata Cheung, merujuk pada RUU Keamanan.

Sementara, ketika ditanya tentang kemungkinan pembalasan AS atas undang-undang keamanan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan bahwa Cina akan memberi perlawanan terhadap apa yang disebutnya “campur tangan asing yang keliru untuk urusan Hong Kong.”

Protes di jalan

Polisi Hong Kong pada Rabu (27/05) dilaporkan telah menangkap 360 dari ribuan pengunjuk rasa yang sekali lagi turun ke jalan memprotes RUU Keamanan kontroversial yang diperkenalkan pada pekan lalu, termasuk RUU yang membuat penghinaan terhadap lagu kebangsaan Cina sebagai perbuatan ilegal.

Para aktivis mengatakan RUU itu akan menghapus kebebasan dasar warga Hong Kong dan juga para pengunjung. Hong Kong selama berbulan-bulan telah dipenuhi oleh aksi unjuk rasa, bahkan selama pandemi virus corona, warga juga turun ke jalan menolak RUU Keamanan Cina terhadap Hong Kong.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah menyatakan keprihatinan mereka atas RUU tersebut.

gtp/rap (AFP, AP, Reuters)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tanya Jawab bersama Presenter Inovator
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Pria berhobi travelling ini, sebenarnya memiliki cita-cita menjadi petualang. Waktu kecil ia suka se...
Stasiun TV di Indonesia Yang Menyiarkan Inovator
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
ICTA TV - Indonesia Cable TV Association : setiap Senin dan Rabu pukul 06:00 / Jumat 14:00 / Minggu ...
Burnout: Lelah Tak Berkesudahan dan Depresi
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Burnout belakangan semakin mengancam kaum profesional perkotaan yang mendapat beban kerja tinggi. Ko...
Pecah Belah Berdesain Sederhana dan Elegan Tak Pernah Ketinggalan Zaman
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Stefanie Hering sudah mendesain berbagai perlengkapan pecah belah sejak tahun 1992. Desainnya sederh...
Ide Baru Piranti Daur Ulang Limbah Cair Rumah Tangga
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Pernakahkah kita merasa takjub terhadap kemampuan Belanda membendung laut untuk menyulap daratan? Ke...
Aktivis LGBT+ Mesir yang Pernah Ditangkap Karena Kibarkan Bendera Pelangi, Bunuh Diri
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Ketika vokalis gay dari kelompok pop Lebanon yang sangat populer naik ke panggung festival pada musi...
Hubungan Asmara: Umurnya Bisa Diduga
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Jika hubungan asmara baru berakhir, penyesalan kerap muncul, dan kadang orang berkata, "Kalau s...
Gelorakan Rasisme, Johnson & Johnson Hentikan Produksi Krim Pemutih
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Johnson & Johnson memutuskan berhenti memproduksi krim pemutih kulit di Asia dan Timur Tengah. L...
Festival Daging Anjing di Cina Kembali Digelar
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
Festival daging anjing di Cina kembali dibuka meski ada gebrakan pemerintah Cina meredam wabah coron...
UNESCO: 260 Juta Anak Tidak Punya Akses ke Pendidikan
Jumat, 03 Juli 2020 - 10:15 WIB
"258 juta anak-anak dan remaja sepenuhnya dikecualikan dari pendidikan, dengan kemiskinan sebag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV