"Kita Bisa Bersatu Tanpa Dia": Mantan Menhan AS Kecam Presiden Trump
Elshinta
Jumat, 05 Juni 2020 - 04:54 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
ABC.net.au - "Kita Bisa Bersatu Tanpa Dia": Mantan Menhan AS Kecam Presiden Trump

Artikel ini diproduksi oleh ABC Indonesia.

Mantan menteri pertahanan Amerika Serikat, James Mattis telah mengecam berbagai kebijakan Presiden Donald Trump berkenaan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi saat ini. Ia mengatakan Presiden Trump sedang berusaha memecah belah negeri itu.

  • James Mattis menjadi menteri pertahanan sampai tahun 2018
  • Dia mengundurkan diri karena berbeda kebijakan luar negeri dengan Presiden Trump
  • Dia mendesak warga Amerika untuk bersatu tanpa presiden

James yang sebelumnya adalah Jenderal Marinir menulis pemikirannya di salah satu penerbitan di Amerika Serikat bernama The Atlantic.

Ia mengaku "marah dan kecewa" dengan berbagai unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di Amerika Serikat, setelah tewasnya George Floyd, warga kulit hitam yang tewas di tangan seorang polisi berkulit putih di Minneapolis.

Para pengunjuk rasa selama delapan hari terakhir telah menggelar unjuk rasa ada pula yang berakhir kekerasan, bahkan penjarahan di sejumlah toko-toko.

"Donald Trump adalah presiden pertama dalam masa kehidupan saya yang tidak berusaha mempersatukan warga Amerika, dia bahkan tidak berpura-pura berusaha," kata James.

"Malah sebaliknya dia berusaha memecah belah kita. Kita sekarang menyaksikan hasil dari usaha sengaja yang dilakukan selama tiga tahun terakhir."

Ini adalah untuk pertama kalinya James secara terbuka mengkritik mantan bos-nya tersebut, sejak dia mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan di tahun 2018.

Dia mundur karena menentang kebijakan luar negeri Presiden Trump, khususnya terkait keputusan menarik pasukan Amerika Serikat dari Rusia.

Kita bisa bersatu tanpanya

Dalam pernyataannya, James Mattis mengacu kepada keputusan Presiden Trump yang meninggalkan Gedung Putih dan memegang Kitab Suci ketika berdiri di depan gereja St Johns.

Hari Senin, sebagian peserta unjuk rasa yang berlangsung damai diusir oleh polisi dengan menggunakan gas air mata, sehingga Presiden Trump bisa berdiri menghadap media.

"Kita tahu jika kita lebih baik dibandingkan dengan tindakan semena-mena yang dilakukan pihak berwenang, seperti yang kita saksikan di Lafayette Park," kata Mattis.

"Kita harus menolak dan membuat mereka yang berwenang bertanggung jawab atas tindakan yang mengejek konstitusi kita."

James Mattis mengatakan tidaklah mudah bagi Amerika Serikat untuk bergerak maju tanpa "kepemimpinan yang matang".

"Kita bisa bersatu tanpa dia, berdasarkan kekuatan yang kita miliki yang sudah ada dalam masyarakat sipil," katanya.

Melanggar janjinya untuk diam

Ketika James Mattis mengundurkan diri di tahun 2018, dia mengatakan setelah itu tidak akan mengkritik pemerintahan Trump, karena dia memiliki "kewajiban untuk diam".

"Ketika kita meninggalkan pemerintahan, karena perbedaan soal kebijakan, kita harus memberikan mereka yang masih di dalamnya untuk membela negeri ini," katanya di tahun 2019.

Namun dalam pernyataannya hari Kamis, James mengatakan sebagai seorang anggota militer, dia sudah mengucapkan janji untuk melindungi Konstitusi Amerika Serikat.

James mengatakan Gedung Putih harus ingat dengan kata-kata yang dipegang teguh oleh tentara Amerika Serikat sebelum melakukan invasi ke Normandy di Prancis semasa Perang Dunia Kedua.

"Slogan Nazi untuk menghancurkan kita adalah Pecah Belah dan Taklukkan, sementara Jawaban Amerika kita adalah Dalam Persatuan, ada Kekuatan,".

Dalam reaksinya di Twitter, Presiden Trump memedulikan pernyataan Mattis.

"Saya tidak suka dengan gaya kepemimpinannya atau hal lainya, dan banyak yang lain juga merasa begitu. Baguslah dia tidak lagi menjabat!" katanya.

Komentar dari pemimpin militer senior

James Mattis adalah jenderal bintang empat yang sudah memiliki pengalaman tempur bertahun-tahun dan banyak dihormati di kalangan militer, sehingga keputusannya berbicara membuat yang lain juga melakukan hal yang sama.

Michael Mullen, Marsekal Angkatan Laut, pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata di masa Presiden George W Bush dan Barack Obama, juga membuat pertanyaan yang dimuat di The Atlantic.

"Saya sebenarnya agak enggan membuat pernyataan berkenaan dengan kepemimpinan Presiden Trump, namun kita berada di satu titik penting, dan kejadian dalam beberapa pekan terakhir membuat kita susah untuk diam saja," katanya.

Dia juga mengecam ancaman Presidien Trump untuk menggunakan Undang-Undang Insurrection, yang memberi hak kepada Presiden untuk mengerahkan militer.

"Saya sangat khawatir ketika mereka melakukan perintah tesebut, anggota militer digunakan untuk kepentingan politik," katanya lagi.

Pengganti James Mattis sebagai Menteri Pertahanan, Mark Esper mendampingi Presiden Trump ketika mengunjungi gereja.

Namun sekarang Mark Esper mencoba menjauhkan diri dari peristiwa tersebut, dengan mengatakan dia semula memperkirkaan mereka akan meninjau kerusakan yang terjadi di Lafayette Park dan berbicara dengan tentara.

Dia juga mengatakan tidak mendukung ancaman Presiden Trump untuk mengerahkan militer aktif untuk diturunkan ke jalan guna membubarkan protes.

"Opsi menggunakan pasukan militer aktif dalam peran penegak hukum hanya bisa dilakukan sebagai alternatif terakhir, dan hanya dalam situasi yang betul-betul genting," katanya dalam jumpa pers.

"Kita tidak berada dalam situasi itu sekarang."

Reuters/ABC

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Universitas di Sydney Dikritik Setelah Menghapus Unggahan Twitter Soal China
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
University of New South Wales (UNSW) menerima kritik setelah menghapus unggahan di Twitter yang bern...
Wabah Corona Ditemukan Kembali di Dua Kapal Pesiar Setelah Kembali Beroperasi
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Salah satu industri yang banyak mempekerjakan warga Indonesia di luar negeri adalah industri kapal p...
Kehidupan Warga Indonesia Menjalani Lockdown Lebih Ketat di Melbourne
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Kawasan metropolitan Melbourne memberlakukan aturan pembatasan yang lebih ketat untuk menekan angka ...
Separah Apa Penularan di Melbourne Sampai Ada Lockdown Ketat dan Denda Besar?
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Premier Daniel Andrews yang memimpin pemerintahan di negara bagian Victoria telah mengumumkan denda ...
Kekuatan Ledakan di Beirut Setara Dengan Gempa  3,5 SR, Satu WNI Terluka
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Ledakan berkekuatan besar mengguncang pusat kota Beirut yang hingga laporan ini diturunkan telah men...
Sejumlah Warga di Indonesia Berbagi Internet Bagi Murid Tak Mampu Beli Kuota
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Sejumlah guru dan orang tua murid menghadapi kendala saat sedang beradaptasi dengan penerapan metode...
Hanya Makan Bubur dan Bawang Bombay: ABK Indonesia Dilarungkan Lagi Ke Laut
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Kasus Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang meninggal dunia di atas kapal berbendera Cina kemudi...
Kaka Belajar Masak: Orangtua Asal Indonesia dengan Anak Autisme Jalani Lockdown di Melbourne
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Aturan pembatasan pergerakan tahap keempat di Melbourne telah mengubah rutinitas anak-anak berkebutu...
Satu WNI Pekerja di Spa Diantara Empat Ribu Orang Terluka Dalam Ledakan di Lebanon
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengonfirmasi satu warga negara Indonesia menjadi k...
Universitas Terkaya di Australia Membayar Pegawainya di Bawah Standar Gaji
Senin, 10 Agustus 2020 - 15:16 WIB
Perguruan tinggi terkaya di Australia, University of Melbourne, diam-diam telah membayarkan kembali ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV