Kamis, 21 Juni 2018 | 13:12 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Jelang UN, sekolah dilarang pungli

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Muhammad Iqbal Fauzan    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Ilustrasi. Foto: Istimewa
<p>Penjabat Wali Kota Ambon Frans Johanis Papilaya mengingatkan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional sekolah dilarang melakukan Pungutan Liar (Pungli).</p><p>"Saya tegaskan seluruh kepala sekolah dan para guru jangan melakukan pungutan apapun dari siswa khusunya menjelang ujian nasional di luar aturan yang ditetapkan, karena upaya tersebut masuk kategori pungli," katanya di Ambon, Minggu (12/3).</p><p>Menurut dia, larangan tersebut disampaikan mengingat beberapa hari yang lalu Tim sapu bersih (Saber) pungli Kota Ambon menciduk Kepala SMP Negeri 15 Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Markus Pattiapon bersama dua orang guru.</p><p>Kepala sekolah SMPN15 Hative Besar mengeluarkan instruksi jelang UN bagi 202 siswa peserta UN diwajibkan membayar uang sebesar Rp1 juta .</p><p>"Sesuai ketentuan siswa wajib membayar uang ujian sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan, karena pihak sekolah juga telah menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang peruntukannya juga untuk pelaksanaan ujian, sehingga jumlah yang ditentukan jelas sangat besar dan memberatkan orang tua siswa," ujarnya. </p><p>Diakuinya, proses hukum kasus pungli saat ini sementara ditangani Polres Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease guna upaya efek jera bagi pihak sekolah.</p><p>"Kasus tersebut saat ini dalam proses penyelidikan polisi, kami berharap kedepan tidak boleh lagi ada pengutan yang memberatkan para siswa baik oleh sekolah maupun para guru," kata Frans</p><p>Ia menjelaskan, kemampuan setiap siswa di sekolah tidak sama ada siswa yang orang tuanya mampu, dan ada yang tidak mampu, jika dibebani dengan pungutan yang memberatkan akan menimbulkan persoalan.</p><p>"Saya telah menginstruksikan jangan ada pungli jelang ujian serta kenaikan kelas, karena hampir semua sekolah setelah ujian menarik uang dari para siswa." tandasnya</p><p>Setelah pelaksanaan UN, sekolah tidak berhak membebankan biaya kelulusan bagi para siswa, karena akan memberatkan siswa. </p><p>"Siswa jangan lagi dibebankan dengan biaya lainnya setelah pelaksanaan UN, karena hal tersebut merupakan tangggung jawab pihak sekolah. Jika ada sekolah yang dengan sengaja memberlakukan akan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim saber pungli," tandas Frans Papilaya.  (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Juni 2018 - 12:58 WIB

Darmin: Perbaikan struktur ekspor atasi perang dagang

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:48 WIB

Kemenkes masih siagakan petugas kesehatan di sejumlah titik

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:33 WIB

Presiden Jokowi ulang tahun ke-57 hari ini

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:27 WIB

KPK panggil tujuh anggota DPRD Kota Malang

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 12:12 WIB

AHY kritik pengangkatan M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar

Sosbud | 21 Juni 2018 - 11:52 WIB

Kearifan lokal Koto Gadang masih tetap terjaga

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com