Rabu, 23 Agustus 2017

Menristekdikti: APK Dikti Jabar masih rendah

Senin, 13 Maret 2017 18:23

Ayo berbagi!

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi masih rendah meskipun jumlah penduduk Jawa Barat terbanyak di Tanah Air.

"Jumlah penduduk Jawa Barat terbanyak di Indonesia, tapi perguruan tinggi negeri dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) hanya ada enam. Hal itu berdampak pada APK penduduknya," ujar Mohamad Nasir.

Menristekdikti mengemukakan itu, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Padjadjaran dengan Kemristekdikti, Kemenpora dan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangandaran, Jawa Barat, Senin (13/3).

Saat ini APK pendidikan tinggi Jawa Barat baru 17 persen. Jumlah tersebut masih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Tanah Air.

Penyebab utamanya, lanjut Menristekdikti, karena jumlah universitas yang sedikit sementara penduduknya banyak. Selain itu, penduduk setempat harus bersaing dengan anak-anak dari provinsi lain.

Menristekdikti mengatakan beberapa waktu lalu, ada universitas swasta yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa Barat.

"Yakni Universitas Siliwangi dan Universitas Singaperbangsa. Meski demikian, kedua PTN baru tersebut belum bisa menjadi solusi untuk peningkatan APK." Keberadaan PTN baru tersebut juga menuai banyak masalah seperti sumber daya manusia dan bangunan yang mangkrak. Salah satu yang ditawarkan adalah melalui program Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).

Untuk Jawa Barat, program yang telah dirintis yakni Universitas Padjadjaran (Unpad)-Pangandaran, Institut Pertanian Bogor - Sukabumi dan Institut Teknologi Bandung-Cirebon.

"Program ini kami minta agar diprioritaskan putra-putri daerah. Jangan dulu diambil mahasiswa dari provinsi lain," cetus dia.

Nasir memberikan keleluasaan pada Unpad bagaimana mekanisme penerimaannya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan pihaknya menghibahkan lahan seluas 30 hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan kampus Unpad-Pangandaran.

"Awalnya lahan itu untuk pembangunan kantor bupati. Tapi kami hibahkan untuk pembangunan kampus, kantor bupati bisa belakangan," ucap Jeje.

Jeje mengaku hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi di Pangandaran yang hanya delapan persen.

"Kami berharap kuota untuk anak Pangandaran di Kampus Unpad-Pangandaran ini mencapai 50 persen," harap Jeje.

Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad mengatakan pembukaan program studi di luar kampus merupakan upaya Unpad untuk pengembangan sumber daya manusia di kawasan Jawa Barat.

"Unpad diharapkan bisa memberikan aksi nyata pada masyarakat di sekitarnya. Salah satunya PSDKU ini," kata Tri.

Program PSDKU Unpad-Pangandaran merupakan kerja sama Unpad dengan Pemkab Pangandaran dan Pemprov Jawa Barat.

Terdapat lima program studi yang dibuka di Pangandaran yakni ilmu komunikasi, administrasi bisnis, perikanan, peternakan, dan keperawatan. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar