Kamis, 23 Maret 2017

Jerman ancam denda 710 milyar rupiah berita hoax di media sosial

Rabu, 15 Maret 2017 15:19

Ilustrasi (sumber: Istimewa) Ilustrasi (sumber: Istimewa)
Ayo berbagi!

Pemerintah Jerman tengah menggodok sejumlah peraturan untuk mendenda perusahaan media sosial yang lalai dalam menghapus berita hoax di jaringannya, termasuk ke dalamnya yang berisi seruan kebencian dan konten ilegal lain. Ancaman denda tersebut hingga 50 juta Euro (sekitar 710 milyar rupiah).

"Ruang bagi hasutan kriminal dan fitnah di media sosial harus dipersempit sebanyak mungkin, sama seperti di jalanan," kata Menteri Kehakiman Jerman, Heiko Maas. 

Politikus dari partai Sosial Demokrat tersebut menyatakan bahwa meski sudah ada kemajuan dalam tindakan sukarela dari perusahaan media sosial seperti oleh Twitter dan Facebook, namun masih belum cukup, seperti dilansir The Independent. Menurutnya, terlalu reaksi perusahaan tersebut kurang cepat dan kurang banyak. 

"Terlalu sedikit komentar kebencian yang dihapus dan tidak dilakukan dengan cukup cepat. Masalah utama adalah pihak jaringan pengelola tidak menindaklanjuti keluhan dengan cukup cepat....jelas tampaknya kita harus meningkatkan tekanan bagi pengelola jaringan media sosial" lanjutnya. 

Menurut informasi kementerian kehakiman Jerman, Facebook hanya menghapus 39 konten yang dilaporkan oleh para netizen, dan hanya 33 persen  dalam kurun waktu 24 jam sejak pengaduan diajukan. Sementara untuk Twitter, hanya 1 dari 100 cuitan yang dilaporkan dihapus. 

Sementara itu, Youtube menuai pujian karena bergerak lebih cepat dalam menindaklanjuti keluhan, dengan 90 persen laporan yang kemudian dihapus, dan 82 persen di antaranya dalam kurun waktu kurang dari satu hari.

Aturan main yang diajukan nantinya akan mengharuskan sejumlah perusahaan media sosial untuk menyediakan layanan 24 jam untuk memproses konten yang dianggap ilegal. Perusahaan memilki waktu hingga tujuh hari untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menghapus laporan yang benar. Semua salinan konten yang melanggar tersebut juga wajib dihapus dan perusahaan harus memberikan laporan setiap tiga bulan tentang penanganan materi hoax itu. 

Setiap situs wajib menunjuk seseorang yang secara pribadi akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan. Mereka nantinya secara pribadi akan terancan didenda hingga 710 milyar rupiah apabila perusahaan gagal memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan. 

Rancangan undang-undang ini kelak akan dibawa ke Bundestag (Parlemen Jerman) untuk pengesahan, dan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Jerman untuk menerapkan hukum yang melawan ftnah dan seruah kebencian atau kekerasan di media sosial. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-Ma

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar