Minggu, 26 Maret 2017

BPN: Mataram akan dapat tambahan kuota PTSL

Sabtu, 18 Maret 2017 14:57

Foto: Ilustrasi elshinta.com Foto: Ilustrasi elshinta.com
Ayo berbagi!

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram Wasis Suntoro mengatakan, Kota Mataram direncanakan akan mendapat kuota tambahan program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) dari pemerintah sekitar 6.000 persil.

"Kuota tambahan program PTSL melaui APBN Perubahan 2017 itu sifatnya masih informasi, belum ada keputusan final," katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/3).

Menurutnya, dari informasi yang didapat total tambahan kuota secara keseluruhan di NTB sekitar 15 ribu persil, dan Kota Mataram direncanakan akan mendapat sekitar 6.000 persil.

Sebanyak 6.000 persil kuota tambahan yang direncanakan itu, akan disebar ke semua kelurahan di Kota Mataram.

"Untuk tahun 2017, Mataram hanya mendapat 250 persil program PTSL atau biasa dikenal dengan program prona," katanya.

Program PTSL ini sedikit berbeda dengan program prona sebelumnya yang boleh dilaksanakan menyebar kuota yang ada pada beberapa kelurahan.

"Tapi, untuk pelaksanaan program PTSL harus dilaksanakan fokus di satu kelurahan dan tahun ini kami menyasar Kelurahan Pagutan Barat," sebutnya.

Menurutnya, Kelurahan Pagutan Barat dipilih karena beberapa pertimbangan, antara lain memiliki peta lengkap di BPN, potensi tanah terdaftar tinggal sedikit, sehingga diharapkan jika program fokus ke Pagutan Barat satu kelurahan lengkap bisa tercatat.

Ke depan, katanya, pada tahun 2020 semua tanah di Kota Mataram ditargetkan sudah terakomodasi dalam data base BPN meskipun belum bersertifikat.

"Di Mataram luas tanah yang belum bersertifikat saat ini sekitr 7 persen, dan itu akan dituntaskan secara bertahap sebab untuk pelaksanaan program PTSL secara besar-besaran ada di desa, sehingga kota selalu mendapat porsi kecil," ujarnya.

Terkait dengan itu, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi penerbitan sertifikat secara mandiri, artinya masyarakat datang dan mengurus sertifikat tanahnya sendiri ke BPN tanpa menunggu program PTSL atau prona.

"Berbagai sistem pelayanan di kantor kami sudah kami perbaiki, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan aman, nyaman dan pastinya bebas pungutan liar (pungli)," katanya.

Wasis mengatakan, jika masyarakat menemukan adanya indikasi pungli di wilayah kerja BPN, masyarakat diminta aktif melapor dan pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada.

"Dalam memberikan pelayanan, kami menggandeng Ombudsman, Kepolisian dan Kejaksaan," katanya. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar