Sabtu, 25 November 2017

Menang Prapid, mantan Pangdam I BB akan gugat PT PBC dan Poldasu

Sabtu, 18 Maret 2017 20:35

Foto: Kontributor Elshinta, Amsal. Foto: Kontributor Elshinta, Amsal.
Ayo berbagi!

Mantan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Purnawirawan, Burhanuddin Siagian segera mengajukan gugatan hukum berkaitan dengan membuat laporan polisi, tentang pencemaran nama baik dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Pancing Bussiness Centre dan Poldasu.

Ini sesuai dengan putusan praperadilan yang dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan, Morgat Simanjuntak SH, memutuskan mengabul permohonan Burhanuddin Siagian sebagai pemohon agar termohon dalam hal ini pihak penyidik Polda Sumatera Utara, agar segera mencabut penetapan tersangka dalam perkara penguasaan dan pemakaian lahan seluas 2,1 hektar tanpa izin dikawasan Pancing, Medan Estate Kabupaten Deliserdang terhadap Burhanuddin Siagian harus segera dilaksanakan serta mengembalikan barang yang telah disita oleh penyidik.

Kepada wartawan termasuk Kontributor Elshinta, Amsal, Sabtu (18/3), Direktur LBH Al Washliyah, Ibeng Syafruddin Rani didampingi Ketua Tim Penanganan Perkara Suherman Nasution, dalam temu persnya menyebutkan bahwa kliennya Mayjen TNI Purnawirawan Burhanuddin telah menjadi korban kriminalisasi hukum dan penzoliman, sehingga akibat perbuatan tersebut telah mempermalukan nama baik Burhanuddin.

Dalam kasus ini, Ibeng menilai saat proses pemeriksaan dan penyidikan tidak objektif, transparan, dan akuntanbel.

Terlebih lagi bila ditinjau dari aspek yuridis terhadap kepemilikan yang mana sampai saat ini belum ada dinyatakan pemiliknya karena masih berperkara di Mahkamah Agung, oleh karenanya pengaduan Dirut PT Pancing Bussiness Centre Anton Edison panggabean tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor.

Selain itu, pihaknya juga mengajukan gugatan terhadap PT Pancing Bussiness Centre yang telah mengalihkan sebagian lahan seluas 2,1 hektar milik Mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut kepada Yayasan Chong Wen dan ironisnya lagi diatas lahan tersebut telah terbangun Sekolah Cinta Budaya yang statusnya masih bersengketa, dimana pengalihan tersebut setelah SHGB dibatalkan oleh PTUN Medan.

Disamping itu, dengan dibatalkannya SHGB No 3157 milik PT Pancing Bussiness Centre oleh PTUN Medan dan telah berkekuatan hukum tetap, serta surat-surat penjelasan maupun fatwa dan penguasaan fisik yang dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan Burhanuddin sebagai tersangka bukan alas hak atas dasar hukum dan perundang-undangan, oleh karenanya patut dan layak status tersangka dicabut.

Dikatakan Ibeng, aspek lainnya adalah kesalahan administrasi dalam hal memberikan penanggalan laporan polisi yang pertama tanggal 8 April 2016 dan yang kedua tanggal 11 April 2016 sehingga memberi kesan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasi.

Dalam kasus yang dihadapi kliennya, Ibeng menegaskan ternyata banyak pihak mengetahui sejarah tanah yang saat ini dikuasai oleh PT Pancing Bussiness Centre akan tidak diketahui oleh penyidik, sehingga tidak dimintai keterangannya sebagai saksi yang akhirnya terjadi pemotongan sejarah terhadap tanah yang diperoleh PT Pancing Bussiness Centre tersebut.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar