Jumat, 23 Juni 2017

Pemprov DKI pastikan banding putusan pembatalan izin reklamasi

Senin, 20 Maret 2017 15:19

Ayo berbagi!

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono memastikan Pemerintah Provinsi DKI akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mencabut izin tiga pulau reklamasi. 

Soni mengatakan, Pemprov punya waktu hingga 30 Maret untuk mengajukan banding. Ia memastikan Pemprov punya alasan untuk banding atas putusan PTUN, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Kusman Yuliadi, Senin (20/3).

Menurutnya, pertama, yang lalu memang tidak dilengkapi, ada dokumen yang tercecer terkait tata ruang atau zonasi. Kedua, mengenai amdal, amdal telah dilakukan dan telah disosialisasikan, itu juga tidak disinggung seolah Pemprov DKI tidak pernah mensosialisasikan. Ketiga, mengenai kewenangan gubernur, dengan tegas pihaknya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu.

Kalah atau menang Pemprov DKI saat mengajukan banding bukan hal penting, yang terpenting saat ini Pemprov DKI sudah menghormati putusan PTUN. Banding, menurutnya, adalah prosedur yang sudah diatur.

Sebelumnya diketahui, Pemprov DKI mengalami kekalahan dalam gugatan yang diajukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Walhi setelah majelis hakim PTUN mencabut izin reklamasi Pulau K, F, dan I di Teluk Jakarta, Kamis (16/3). Putusan diambil karena majelis hakim menilai reklamasi yang dilakukan dianggap dapat merusak ekosistem sumber daya perairan sekitar pulau. 

Penulis: Angga kusuma

Editor: Sigit Kurniawan

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar