Selasa, 12 Desember 2017

ORI dukung pengaturan taksi online, tekankan tiga hal

Selasa, 21 Maret 2017 07:53

Puluhan pengemudi transportasi berbasis online roda dua dan empat mengkuti aksi yang diprakarsai oleh Asosiasi Driver Online di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2). Foto: Antara Puluhan pengemudi transportasi berbasis online roda dua dan empat mengkuti aksi yang diprakarsai oleh Asosiasi Driver Online di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/2). Foto: Antara
Ayo berbagi!

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan mengatur taksi online melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, karena regulasi tersebut dinilai mampu mengakomodasi keberadaan taksi online maupun taksi konvensional. 

"Justru harus diatur, kalau semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya," kata salah seorang anggota ORI, Alvin Lie, Senin (21/3), dikutip Antara.

Alvin tidak menampik suatu kebijakan tidak selalu membuat semua pihak senang, namun prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi.

Ia memaparkan, ada tiga hal yang ditekankan ORI, pertama, aturan jangan hanya fokus pada tarif tetapi mengontrol persaingan supaya lebih sehat dan menjamin hak-hak pengguna jasa.

Kedua, aturan diharapkan mendorong taksi kovensional menggunakan teknologi yang lebih maju supaya dapat bersaing. Dan ketiga, ORI berharap ada pemangkasan biaya perizinan dan kewajiban dari taksi konvensional.

Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, tarif taksi daring atau "online" akan diatur oleh pemerintah daerah untuk melindungi konsumen, terutama saat jam sibuk.

"Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya. Begitu pun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi. Jangan sampai banting harga yang pada akhirnya, korbannya adalah pengemudi," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, Senin (21/3).

Pudji mengatakan, tarif pengguna jasa taksi "online" tersebut diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar