Selasa, 12 Desember 2017

Revisi UU Migas diharap bisa adopsi kepentingan ketahanan energi

Selasa, 21 Maret 2017 12:26

Ilustrasi. Foto: ist Ilustrasi. Foto: ist
Ayo berbagi!

Revisi Undang-Undang Migas diharapkan bisa mengadopsi kepentingan terhadap upaya mewujudkan ketahanan energi. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha saat diskusi dengan tema "Mengawal Revisi Undang-undang Migas" di The Habibie Center, Jakarta Selatan, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Ragil Lestari, Selasa (21/3). 

Satya juga menjelaskan bahwa ketahanan energi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bagaimana ketersediaan migas yang akan terus dibutuhkan. Dan ketersediaan Migas itu, menurut Satya, harus diatur dengan apa yang dimiliki Indonesia sekarang maupun yang akan datang.

Satya memprediksikan bahwa Indonesia akan mengimpor 3-4 kali lipat pada tahun 2025 mendatang. Bahkan, diprediksi mencapai 5-6 kali lipat pada tahun 2050 untuk impor Migas. 

"Pengaturan yang baik tersebut juga akan menghindari mafia migas," katanya.

Sementara Peneliti dari The Habibie Center, Zamroni Salim dalam rilisnya menyampaikan, revisi Undang-undang Migas memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun dan menata ulang kebijakan energi dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi. Dalam artian, mampu mencukupi kebutuhan energi dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang migas untuk memiliki daya saing kuat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.  

Selain itu, revisi Undang-Undang Migas juga harus terkait dengan masalah energi lain yaitu energi terbarukan dengan pertimbangan ketersediaan cadangan migas dan lingkungan hidup.

Penulis: Devi Novitasari

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar