Senin, 24 Juli 2017

Tidak ada syarat deposito Rp25 juta, ini prosedur dapatkan paspor baru

Selasa, 21 Maret 2017 10:34

Ayo berbagi!

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghapus kalimat persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal Rp25 juta untuk untuk pembuatan paspor bagi masyarakat. 

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno mengatakan, penghapusan kebijakan itu dilakukan pihaknya lantaran banyak sentimen negatif masyarakat. 

Menurut Agung, masyarakat memberikan respon negatif atas persyaratan menunjukan rekening koran Rp25 juta. Syarat ini sebelumnya diberlakukan kepada pemohon paspor baru yang bertujuan wisata namun tak punya pekerjaan tetap. Penentuan diminta tidaknya syarat tambahan ini sebelumnya diserahkan kepada penilaian petugas imigrasi.

"Kami melihat masyarakat merasa terbebani dengan adanya syarat ini. Oleh karena itu, sebagai pembuat kebijakan kami yang harus lebih memahami masyarakat. Kalau ditanya sampai kapan akan dihapus, yang bisa saya sampaikan adalah sampai saat ini syarat itu dihilangkan," jelas Agung, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Ragil Lestari.

Agung menegaskan, meskipun syarat Rp25 juta itu telah dihapus, pihak imigrasi akan tetap melaksanakan serangkaian proses pemeriksaan untuk mencegah terjadinya TKI non-prosedural. Salah satunya dengan mendalami motif pemohon melalui wawancara mendalam dan berdasarkan gestur tubuh pemohon.

"Proses profiling dan gesturing serta pemeriksaan database, jika dibutuhkan, harus dilakukan secara lebih mendalam. Jadi sekarang persyaratan permohonan paspornya sama, harus ada KTP, KK, akte kelahiran. Selain itu juga ada tambahan untuk ke luar negeri harus melampirkan surat rekomendasi paspor yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan melakukan pemeriksaan kesehatan di sarana kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan," terangnya. 

Agung menambahkan, tidak hanya untuk pembuatan paspor dengan tujuan wisata, pembuatan paspor untuk kunjungan keluarga, umroh, haji non kuota, ziarah, dan magang pada perusaaan luar negeri, juga akan didalami dalam proses wawancara jika pemohon paspor diindikasikan tidak berterus terang membuat paspor untuk alasan bekerja di luar negeri.

“Jika mengaku akan menunaikan ibadah umroh atau haji non kuota, diharuskan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan surat Pernyataan/Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU) yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia,” jelas dia. 

Agung menegaskan, kegiatan yang dilakukan oleh petugas imigrasi tersebut merupakan bagian dari Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI, dan merupakan upaya pencegahan terjadinya TKI non-prosedural.

Demikian halnya prosedur pada saat pemeriksaan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), menurut Agung,  mengenai persyaratannya, disamping melampirkan paspor dan bukti return tiket fix, petugas imigrasi di TPI diberi wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas.

"Jika berdasarkan hasil pemeriksaan baik pada saat pemeriksaan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, maupun pada saat pemeriksaan di TPI ditemukan kecurigaan dan terindikasi akan bekerja di Luar Negeri secara non-prosedural maka Petugas Imigrasi diberikan wewenang untuk menolak keberangkatannya,” tegas Agung.

Penulis: Devi Novitasari

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar