Kamis, 27 April 2017

Jambi kehilangan lahan 8 kali lapangan bola/jam

Selasa, 21 Maret 2017 16:35

Ilustrasi. Ilustrasi.
Ayo berbagi!

Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia WARSI Jambi, Rudi Syaf mengatakan, provinsi Jambi kehilangan hutan 8 kali lapangan bola/jam, hal ini disebabkan berbagai aktivitas manusia, konversi hutan alam menjadi izin perusahaan hutan tanaman industri dan pembukaan tambang baik legal maupun ilegal.

Rudi menambahkan, berdasarkan interpretasi Lansat 8 yang dilakukan Unit Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, dalam rentang tahun 2012 ke 2016 Jambi kehilangan tutupan hutan sebesar 189.125 ha. Dari interpretasi yang dilakukan pada tahun 2012 total hutan Jambi masih 1.159.559 ha, pada tahun 2016 sudah turun menjadi 970.434 ha.

Dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara jelas disebutkan bahwa dalam rangka pelestarian lingkungan kawasan hutan yang mesti dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran Sungai. Seperti diketahui Jambi masuk ke dalam empat DAS yaitu DAS Batanghari, DAS Betara, DAS Hitam Hulu dan DAS Mendahara, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldy Saputra.

Rudi menjelaskan, dengan kondisi hutan yang hanya kurang dari 1 juta ha, maka Jambi sudah kondisi kritis. Ini terlihat dari tutupan hutannya yang sudah kurang dari 20 persen.

Dalam interpretasi yang dilakukan, kehilangan hutan yang paling banyak terpantau berada di selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Di kawasan ini terpantau aktivitas land clearing sejumlah perusahaan HTI di antaranya Lestari Asri Jaya, Wana Mukti Wisesa. Di kabupaten Bungo terdapat perusahaan Mugitriman Internasional, Malaka Agro Perkasa. Merangin juga terdapat yang sedang beroperasi yaitu Hijau Arta Nusa dan Jebus Maju.

Tidak hanya itu dari pantauan WARSI di lapangan, hilangnya hutan dari kontribusi pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Pembukaan lahan yang masif dilakukan terdapat di daerah Tebo terutama sejak terbukanya akses jalan ke kawasan hutan dengan di bangunnya koridor jalan yang menghubungkan perusahaan HTI milik Sinar Mas dengan pabrik pengolahan kayunya di Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan lahan yang juga masif juga terlihat di kawasan Merangin, khususnya Jangkat dengan dibukanya kawasan TNKS dan penyangganya untuk perkebunan kopi. Kehilangan hutan juga disebabkan hadirnya perusahaan tambang di dalam kawasan hutan, baik secara legal maupun ilegal. Kawasan hutan yang dipinjam pakai oleh Kementerian Kehutanan kepada perusahaan tambang pada rentang 2013-2015 terdapat 84 ribu ha. Selebihnya pembukaan hutan untuk tambang dilakukan secara ilegal.

Dalam pantauan yang dilakukan, dalam DAS Batang Batang Tabir Kabupaten Merangin, terlihat bukaan yang cukup besar untuk areal pertambangan emas tanpa izin. “Bahkan pembukaan tambang ini sudah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,” sebut Rudi.

Disebutkan Rudi perubahan-perubahan tutupan hutan inilah yang menjadi penyebab semakin banyaknya bencana ekologis yang menimpa Jambi dalam beberapa tahun ini. Dari awal tahun ini saja, banjir bandang menghantam sejumlah tempat di Merangin, Bungo dan Sarolangun.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, pemerintah masih belum terlalu serius dalam melakukan perbaikan tata kelola kehutanan sebagai bagian utama untuk menyelamatkan hutan.

"Seperti pembukaan hutan untuk areal hutan tanaman industri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 pasal 38 menyebutkan pemanfaatan hasil hutan kau pada hutan tanaman industri dilakukan pada hutan produksi yang sudah tidak produktif.," ujarnya.

Menurut Kementrian Kehutanan kriteria hutan alam yang tidak produktif dicirikan oleh pohon yang berdiameter kurang dari 20 cm tidak lebih dari 25 batang per hektar. Pohon induk kurang dari 10 batang per hektar.

Kenyataannya berdasarkan analisis yang dilakukan hutan tanaman industri dilakukan pada kawasan yang memiliki hutan alam yang masih bertutupan rapat. Harusnya dipertahankan dalam rangka pelestarian ekosistem.

Sedangkan untuk pihak lain yang tengah melakukan pembukaan lahan secara ilegal harus dicarikan solusinya yang tepat, yang memberi solusi untuk kebaikan ekologi dan tentu juga untuk masyarakat yang sudah terlanjur berada di wilayah itu, penegakan hukum dan juga resolusi konflik dengan melibatkan mereka dalam skema pengelolaan hutan bisa menjadi solusinya.

Selain itu, untuk pertambangan ilegal, Rudi menyarankan pemerintah segera melakukan revisi tata ruang wilayah dan mengalokasikan kawasan untuk tambang rakyat.

Penulis: Devi Novitasari

Editor: Sigit Kurniawan

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar