Sabtu, 27 Mei 2017

Ombudsman Sumut selidiki maladministrasi jabatan Pemprov Sumut

Selasa, 21 Maret 2017 17:01

Foto: Diurnawan Foto: Diurnawan
Ayo berbagi!

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), mempertanyakan sejumlah dugaan pelanggaran administratif (maladministrasi) dalam proses Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumut.

Misalnya, adanya peserta yang sudah gugur di tahap pertama, justru ditetapkan sebagai pejabat terpilih. Selain itu, juga terpilihnya seorang anggota kepolisian aktif dalam lelang.

Kepada Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (21/3), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, mengaku sudah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumut yang diketuai Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga.

“Ya, suratnya bernomor KLA-0028/PW02/0043.2017/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017. Sudah dikirimkan Rabu lalu,” jelas Abyadi Siregar.

Permintaan klarifikasi ini, dilakukan sebagai tindaklanjut laporan dari tiga orang peserta seleksi yang merasa dirugikan oleh Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumut. Salah seorang pelapor adalah bernama Maruli Silitonga SE MM. Sedang dua orang lagi meminta namanya untuk dirahasiakan.

Terkait laporan dugaan maladministrasi pelanggaran tahapan proses seleksi misalnya, menurut para pelapor, berpangkal dari terbitnya Surat Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga selaku Ketua Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sumut Nomor 800/5184/BKD/III/2017 tertanggal 14 Februari 2017 perihal Perubahan Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

Surat ini telah menganulir pengumuman yang diterbitkan sebelumnya melalui surat Nomor 800/4155/BKD/III/2017 tanggal 6 Februari 2017 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

Dalam surat bernomor 800/4155/BKD/III/2017 tertanggal 6 Februari 2017 ini, telah diumumkan bahwa yang lulus seleksi administrasi hanya 20 orang. Tapi ternyata melalui Surat Nomor 800/5184/BKD/III/2017 tertanggal 14 Februari 2017, jumlah yang lulus menjadi 21 orang. Artinya tambah satu orang dari yang diumumkan sebelumnya.

Yang fatal adalah, perubahan hasil seleksi tahap administrasi itu, dilakukan ketika seleksi tahap kedua (tes psikometri) sudah berlangsung yang diikuti 20 orang peserta yang lulus tahap pertama berdasarkan pengumuman dengan surat Nomor 800/4155/BKD/III/2017 tertanggal 6 Februari 2017.

“Nah, dugaan maladministrasi ini yang ingin kita pertanyakan. Apa yang menjadi alasan Pansel menganulir hasil pengumuman seleksi tahap pertama (administrasi) pada saat proses seleksi tahap kedua (tes psikometri) sudah berlangsung? Kita ingin tau pertanggungjawaban Pansel soal ini,” kata Abyadi Siregar.

Pelanggaran Persyaratan

Yang menarik juga adalah lulusnya seorang anggota kepolisian aktif dalam lelang jabatan. Saat proses seleksi berlangsung, seorang peserta masih tercatat sebagai anggota kepolisian aktif berpangkat AKBP bertugas di Kasubdit II Diintelkam Polda Sumut. Tapi kemudian, berhasil memenangkan persaingan.

Dalam persyaratan umum seleksi yang tertuang dalam surat Nomor 851/098/BKD/III/2017 tertanggal 9 Januari 2017, disebutkan bahwa syarat mengikuti lelang adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pada ayat 1 menjelaskan, yang dimaksud ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Dalam ayat 15 disebutkan bahwa instansi pemerintah adalah instansi pusat dan daerah.

Pasal 16 menyebutkan, instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Dari uraian ini, itu berarti anggota kepolisian bukanlah ASN. Dengan begitu, seorang angota kepolisian tidak memenuhi persyaratan umum dalam lelang jabatan ini.

Dalam pasal 20 ayat 2 lebih jelas menyebutkan bahwa jabatan “ASN tertentu” dapat diisi dari TNI dan kepolisian. Di ayat 3 ditegaskan bahwa pengisian jabatan “ASN tertentu” yang berasal dari prajurit TNI dan kepolisian, dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Namun, yang terjadi dalam lelang jabatan di Pemprov Sumut sepertinya tidak sesuai dengan aturan tersebut. “Inilah yang juga ingin kita pertanyakan. Kita ingin tau apa penjelasan Tim Pansel soal ini,” tegas Abyadi Siregar.

Penulis: M Iqbal Fauzan

Editor: Sigit Kurniawan

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MuI

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar