Selasa, 12 Desember 2017

Referendum Turki: Oposisi gugat kemenangan Presiden Erdogan

Senin, 17 April 2017 20:00

BBC Indonesia BBC Indonesia
Ayo berbagi!

Partai oposisi utama Turki mengatakan akan menggugat hasil referendum yang memberi kewenangan pada Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperluas kekuasaannya.

Partai Rakyat Republik (CHP) mempertanyakan legitimasi dari hasil yang begitu tipis perbedaannya, menuding terjadinya banyak penyimpangan dalam proses referendum.

Upaya Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk memperluas kekuasaan eksekutifnya berhasil dengan perolehan suara lebih dari 51% suara.

Kemenangan itu disambut dengan perayaan di satu sisi dan protes di sisi lain.

CHP menolak hasil kemenangan kubu 'Ya' dan menuntut penghitungan ulang dari 60% suara, mengkritik keputusan untuk menganggap sah surat suara yang tidak dicap yang tidak terbukti sebaliknya.

Tiga kota terbesar Turki - Istanbul, Ankara dan Izmir - semua bersuara 'Tidak' bagi perubahan konstitusi.

Pendukung oposisi turun ke jalan di Istanbul dengan menabuh panci dan wajan - bentuk tradisional protes Turki- dalam serangkaian demonstrasi yang riuh.

Sementara itu, para pendukung Erdogan merayakan kemenangan itu sebagai 'keputusan bersejarah,' yang bisa membuatnya terus berkuasa hingga tahun 2029.

Dengan 99,97% suara yang sudah dihitung, kampanye 'Ya' telah memenangkan 51,41% suara, sementara 'Tidak' memperoleh 48,59%. Tingkat partisipasi dikatakan setinggi 85%.


Yang antara lain diatur dalam konstitusi baruhasil referendum:

  • Rancangan konstitusi menetapkan pemilihan parlemen dan presiden mendatang akan digelar pada 3 November 2019.
  • Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dengan maksimal dua periode.
  • Presiden akan bisa menunjuk langsung para pejabat tinggi, termasuk para menteri kabinet.
  • Presiden juga akan bisa menunjuk satu atau beberapa wakil presiden.
  • Jabatan perdana menteri, yang saat ini dipegang Binali Yildirim, akan dihapus.
  • Presiden memiliki wewenang untuk campur tangan dalam peradilan, yang menurut Presiden Erdogan dipengaruhi oleh Fethullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh berada di belakang kudeta yang gagal Juli 2016 lalu.
  • Presiden akan menetapkan keadaan darurat atau tidak.

Secara terpisah, tiga orang ditembak mati di dekat sebuah TPS di provinsi Diyarbakir di tenggara Turki, dilaporkan akibat pertengkaran tentang bagaimana mereka memberikan suara.

Menanggapi hasil hari Minggu, Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan mendesak Erdogan untuk menghormati suara penentangnya yang jumlahnya mendekati yang mendukungnya, dan untuk 'mengusahakan kemungkinan konsensus nasional seluas-luasnya," ketika mempertimbangkan implikasi luas dari amandemen konstitusi.

Berikutnya: hukuman mati?

"Hari ini... Turki telah mengambil keputusan bersejarah," kata Erdogan kepada para wartawan di kediaman resminya di Istanbul, Istana Huber. "Bersama rakyat, kita mewujudkan reformasi terpenting dalam sejarah kita."

Ia menyerukan semua pihak untuk menghormati hasil referendum.

Presiden Erdogan juga pernah mengatakan bahwa Turki bisa menyelenggarakan referendum untuk memberlakukan lagi hukuman mati -langkah yang bisa mengakhiri negosiasi masuknya Turki ke Uni Eropa.

Betapa pun, Wakil Perdana Menteri Veysi Kaynak mengakui bahwa suara 'Ya' ternyata lebih rendah dari yang mereka harapkan.

Namun dua partai posisi utama menantang hasil tersebut, dengan menuntut penghitungan ulang atas sekitar 60% suara.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar