Minggu, 28 Mei 2017

APDESI Kudus gerudug dewan tuntut pengesahan 19 Perda

Rabu, 17 Mei 2017 21:00

Foto Kontributor Elshinta, Sutini Foto Kontributor Elshinta, Sutini
Ayo berbagi!

Kisruh penggantian ketua komisi dan alat kelengkapan DPRD Kudus Jawa Tengah yang berimbah terhadap vakumnya kegiatan berdampak ke desa. Rabu (17/5), 123 Kepala Desa se-kabupaten Kudus yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengerudug gedung DPRD Kudus untuk mengelar audiensi.

Ketua APDESI Kudus, Kiswo mengatakan aksi para kepala desa merupakan bentuk protes karena adanya kisruh kepentingan pribadi dewan berimbas terhadap terbengkelainya kepentingan masyarakat. Dimana 19 Perda yang telah dievaluasi oleh Gubernur hanya dibiarkan padahal keberadaan Perda tersebut merupakan payung hukum para kepala desa untuk membuat kebijakan.

"Kami menyayangkan politik kepentingan yang lebih dikedepankan para anggota dewan", paparnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini.

Dikatakan Kiswo, didesa saat ini banyak terjadi kekosongan jabatan perangkat desa dengan belum adanya payung hukum, pihak desa tidak dapat melakukan proses pemerintahan desa dengan maksimal. Demikian juga keberadaan Bumdes.

"Kami menuntut para dewan segera mengesahkan perda yang telah dievalusi Gubernur sejak bulan Januari, agar kami bisa segera melakukan pengisian kekosongan perangkat desa dan menjalankan Bumdes untuk menambah pendapatan desa", ungkap Kiswo.

Kiswo menambahkan pihaknya mendeadline DPRD Kudus dalam 2 minggu agar segera mengelar paripurna pengesahan 19 perda yang ada, jika tidak mereka akan kembali melakukan aksi lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus, Mas'an yang menemui para kades tersebut menyatakan sesegera mungkin mengelar rapat paripurna sebelum mereka melakukan kunker.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar