Sabtu, 15 Desember 2018 | 10:28 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Menristekdikti: Parpol jangan masuk kampus

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir
<p>Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan kampus harus bersih dari partai politik karena dikhawatirkan akan menyebabkan benturan.</p><p> "Kampus tak hanya menjadi pusat pengembangan akademik, namun berpotensi melahirkan radikalisme. Contoh teroris yang sudah dieksekusi mati, seperti Amrozi dan Imam Samudera juga awalnya berasal dari kampus," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (18/5).</p><p> Nasir juga menyatakan bahwa tidak boleh ada gerakan atau pun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.</p><p> "Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta tanah air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya.</p><p> Lebih lanjut Mohamad Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program "General Education".</p><p> Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) tersebut berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme. Kebhinnekaan harus dijaga dan kembangkan lebih baik.</p><p> Lebih lanjut Menristekdikti mendorong pimpinan perguruan tinggi agar dapat mengawasi berkembangnya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus karena akan merusak suasana akademis di perguruan tinggi.</p><p> Mohamad Nasir juga meminta para rektor untuk melakukan pemetaan dan identifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di masing-masing perguruan tinggi.</p><p> Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah.</p><p> Hal ini harus diwaspadai. Apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal termasuk Indonesia.</p><p> Untuk itu Wiranto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya gerakan transaksional yang bertentangan dengan Pancasila.</p><p> "Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Masa depan bangsa ini ada di kampus-kampus. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," ujar Wiranto. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 10:26 WIB

Dishub kerahkan 300 personel kawal pawai Persija

Hukum | 15 Desember 2018 - 10:15 WIB

Puspa Sumut tuntut RUU PKS segera disahkan

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:49 WIB

Pemkab Langkat raih penghargaan `Gerakan Menuju 100 Smart City`

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:37 WIB

Dansatgas TNI Konga tutup pelatihan CTC di Kongo

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:25 WIB

Masalah kesejahteraan diduga jadi motif penembakan 31 pekerja di Papua

Pembangunan | 15 Desember 2018 - 09:13 WIB

Gubernur Jabar targetkan seluruh daerah terhubung jalan tol

<p>Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan kampus harus bersih dari partai politik karena dikhawatirkan akan menyebabkan benturan.</p><p> "Kampus tak hanya menjadi pusat pengembangan akademik, namun berpotensi melahirkan radikalisme. Contoh teroris yang sudah dieksekusi mati, seperti Amrozi dan Imam Samudera juga awalnya berasal dari kampus," ujar Nasir di Jakarta, Kamis (18/5).</p><p> Nasir juga menyatakan bahwa tidak boleh ada gerakan atau pun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.</p><p> "Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta tanah air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya.</p><p> Lebih lanjut Mohamad Nasir menjelaskan bahwa Kemristekdikti telah mempersiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, paham radikal, dan intoleransi di kampus melalui program "General Education".</p><p> Program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) tersebut berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme. Kebhinnekaan harus dijaga dan kembangkan lebih baik.</p><p> Lebih lanjut Menristekdikti mendorong pimpinan perguruan tinggi agar dapat mengawasi berkembangnya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus karena akan merusak suasana akademis di perguruan tinggi.</p><p> Mohamad Nasir juga meminta para rektor untuk melakukan pemetaan dan identifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di masing-masing perguruan tinggi.</p><p> Menkopolhukam Wiranto menjelaskan bahwa ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah.</p><p> Hal ini harus diwaspadai. Apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal termasuk Indonesia.</p><p> Untuk itu Wiranto menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah maraknya gerakan transaksional yang bertentangan dengan Pancasila.</p><p> "Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Masa depan bangsa ini ada di kampus-kampus. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," ujar Wiranto. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com