Senin, 17 Desember 2018 | 01:46 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Kasus pernikahan dini di Cianjur masih tinggi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Foto sumber BKKBN Jateng
Foto sumber BKKBN Jateng
<p>Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan (DPPKBP) Cianjur, Provinsi Jawa Barat, mencatat angka pernikahan dini masih tinggi di wilayah tersebut. </p><p> "Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) semakin diintensifkan pada remaja untuk mencegah pernikahan dini. Ini berkaitan dengan antisipasi terjadinya ledakan penduduk karena masih banyak pernikahan dini di Cianjur," kata Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Data dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana DPPKBP Cianjur Endang Suryana, di Cianjur, Kamis (18/5).</p><p> Pada 2016, tercatat dari total penduduk 2.269.219 jiwa, terdapat 2,89 persen anak dibawah 20 tahun melakukan pernikahan dini, dimana idealnya perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun.</p><p> Berdasarkan data yang terbilang besar tersebut, ungkap dia, dikhawatirkan akan terus meningkat. Terlebih sejak beberapa tahun terakhir kondisi pergaulan remaja perkotaan serta tradisi remaja/anak di bawah umur di pelosok cenderung pada pergaulan bebas.</p><p> "Pernikahan perlu dikendalikan karena akan menimbulkan berbagai dampak baik bagi individu pelaku pernikahan atau dampak yang lebih besar terjadinya ledakan penduduk," katanya.</p><p> Menurut dia, fenomena pernikahan dini yang biasanya terjadi di kawasan pelosok makin banyak terjadi di perkotaan, seperti di Kecamatan Mande, Cikalongkulon, Ciranjang dan Bojongpicung serta di Cianjur kota menjadi kawasan yang rawan terjadinya pernikahan dini.</p><p> "Banyak terjadi pernikahan karena pergaulan remaja yang semakin bebas artinya pernikahan terjadi karena dipaksa keadaan, otomatis banyak hal yang akhirnya tidak diperhatikan. Ini menjadi tugas berat BKBPP karena fenomena pernikahan dini di pelosok yang marak terjadi belum bisa diatasi," katanya. </p><p> Untuk itu, tambah dia, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat. Terkait antisipasi bertambahnya pernikahan dini semakin banyak disampaikan pada anak usia sekolah, agar kalangan remaja mendapatkan pemahaman lebih mengenai risiko pernikahan terlalu dini.</p><p> "Kalau pun sudah terlanjur menikah, kami akan berikan sosialisasi Penundaan Anak Pertama (PAP) pada pasangan muda yang belum ideal untuk melahirkan dan punya anak. Bagi pasangan muda yang terlanjur menikah dan sudah pernah memiliki anak dianjurkan untuk mengikuti program KB," katanya.</p><p> Dia menambahkan, pengendalian pertumbuhan penduduk harus didukung dengan ketahanan keluarga, BKBPP memfokuskan diri untuk mengedukasi keluarga menengah ke bawah yang cenderung memiliki anak banyak. Minimnya pemahaman membina keluarga dikhawatirkan dapat menyebabkan pertumbuhan keluarga tidak terkontrol. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Liga Indonesia | 16 Desember 2018 - 21:50 WIB

Persewar Papua tahan imbang Persik Kediri 1-1

Afrika | 16 Desember 2018 - 21:39 WIB

Dubes: Pasar Afrika capai Rp7.900 triliun

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 21:25 WIB

Presiden minta aparat kemanan serius tangani pembalakan liar

Aktual Pemilu | 16 Desember 2018 - 21:12 WIB

KPU Bantul peroleh 70 kotak suara rusak

Kecelakaan | 16 Desember 2018 - 20:50 WIB

Anggota Polres Mojokerto tewas akibat kecelakaan

Otomotif | 16 Desember 2018 - 20:37 WIB

Perhatikan hal ini jika berkendara saat hujan

<p>Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan (DPPKBP) Cianjur, Provinsi Jawa Barat, mencatat angka pernikahan dini masih tinggi di wilayah tersebut. </p><p> "Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) semakin diintensifkan pada remaja untuk mencegah pernikahan dini. Ini berkaitan dengan antisipasi terjadinya ledakan penduduk karena masih banyak pernikahan dini di Cianjur," kata Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Data dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana DPPKBP Cianjur Endang Suryana, di Cianjur, Kamis (18/5).</p><p> Pada 2016, tercatat dari total penduduk 2.269.219 jiwa, terdapat 2,89 persen anak dibawah 20 tahun melakukan pernikahan dini, dimana idealnya perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki pada usia 25 tahun.</p><p> Berdasarkan data yang terbilang besar tersebut, ungkap dia, dikhawatirkan akan terus meningkat. Terlebih sejak beberapa tahun terakhir kondisi pergaulan remaja perkotaan serta tradisi remaja/anak di bawah umur di pelosok cenderung pada pergaulan bebas.</p><p> "Pernikahan perlu dikendalikan karena akan menimbulkan berbagai dampak baik bagi individu pelaku pernikahan atau dampak yang lebih besar terjadinya ledakan penduduk," katanya.</p><p> Menurut dia, fenomena pernikahan dini yang biasanya terjadi di kawasan pelosok makin banyak terjadi di perkotaan, seperti di Kecamatan Mande, Cikalongkulon, Ciranjang dan Bojongpicung serta di Cianjur kota menjadi kawasan yang rawan terjadinya pernikahan dini.</p><p> "Banyak terjadi pernikahan karena pergaulan remaja yang semakin bebas artinya pernikahan terjadi karena dipaksa keadaan, otomatis banyak hal yang akhirnya tidak diperhatikan. Ini menjadi tugas berat BKBPP karena fenomena pernikahan dini di pelosok yang marak terjadi belum bisa diatasi," katanya. </p><p> Untuk itu, tambah dia, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat. Terkait antisipasi bertambahnya pernikahan dini semakin banyak disampaikan pada anak usia sekolah, agar kalangan remaja mendapatkan pemahaman lebih mengenai risiko pernikahan terlalu dini.</p><p> "Kalau pun sudah terlanjur menikah, kami akan berikan sosialisasi Penundaan Anak Pertama (PAP) pada pasangan muda yang belum ideal untuk melahirkan dan punya anak. Bagi pasangan muda yang terlanjur menikah dan sudah pernah memiliki anak dianjurkan untuk mengikuti program KB," katanya.</p><p> Dia menambahkan, pengendalian pertumbuhan penduduk harus didukung dengan ketahanan keluarga, BKBPP memfokuskan diri untuk mengedukasi keluarga menengah ke bawah yang cenderung memiliki anak banyak. Minimnya pemahaman membina keluarga dikhawatirkan dapat menyebabkan pertumbuhan keluarga tidak terkontrol. (Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Minggu, 16 Desember 2018 - 16:13 WIB

Ini cara cegah kejahatan `SIM swap fraud` ala Bareskrim

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com