Minggu, 16 Desember 2018 | 07:22 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Ketua MPR:

Jika ada presidential threshold harus sesuai ambang batas parlemen

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Doddy Handoko
Foto: Doddy Handoko
<p>Ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan jika ada&nbsp;presidential threshold, harus sesuai ambang batas parlemen. Menurutnya ambang batas presiden atau&nbsp;presidential threshold&nbsp;seharusnya sudah tidak ada lagi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</p><p><br></p><p>"Presidential threshold itu mestinya karena putusan MK nggak ada lagi itu. Tapi andai kata mau ada itu ya sama seperti&nbsp;parliamentary threshold," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakpus, Jumat (26/5).</p><p><br></p><p>Ia menambahkan, "Andai kata ada ya sama, supaya alasannya masuk akal kan? Karena MK sudah memutuskan&nbsp;nggak&nbsp;ada lagi. Bersamaan artinya&nbsp;nggak&nbsp;ada lagi. Tapi kalau parlemen ada,&nbsp;presidential threshold&nbsp;ada ya sama," jelasnya.<br><br></p><p>Presidential threshold&nbsp;0 persen dapat diartikan setiap parpol dapat mengusung capres sendiri.&nbsp;(Dody/SiK)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 16 Desember 2018 - 07:12 WIB

Longsor akibatkan 3 rumah di Ponorogo rusak

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 06:49 WIB

Suami kalahkan isteri dalam Pilkades di Kotim

Liga Italia | 16 Desember 2018 - 06:26 WIB

Penalti Icardi amankan kemenangan Inter atas Udinese

Aktual Dalam Negeri | 16 Desember 2018 - 06:16 WIB

TNI minta masyarakat Sulbar jaga kondusifitas Natal

Peristiwa Hari Ini | 15 Desember 2018 - 23:56 WIB

Kabar duka, Rois Syuriah PCNU Malang, KH Buchori Amin meninggal dunia

<p>Ketua umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan jika ada&nbsp;presidential threshold, harus sesuai ambang batas parlemen. Menurutnya ambang batas presiden atau&nbsp;presidential threshold&nbsp;seharusnya sudah tidak ada lagi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).</p><p><br></p><p>"Presidential threshold itu mestinya karena putusan MK nggak ada lagi itu. Tapi andai kata mau ada itu ya sama seperti&nbsp;parliamentary threshold," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakpus, Jumat (26/5).</p><p><br></p><p>Ia menambahkan, "Andai kata ada ya sama, supaya alasannya masuk akal kan? Karena MK sudah memutuskan&nbsp;nggak&nbsp;ada lagi. Bersamaan artinya&nbsp;nggak&nbsp;ada lagi. Tapi kalau parlemen ada,&nbsp;presidential threshold&nbsp;ada ya sama," jelasnya.<br><br></p><p>Presidential threshold&nbsp;0 persen dapat diartikan setiap parpol dapat mengusung capres sendiri.&nbsp;(Dody/SiK)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:27 WIB
Hari Menanam Nasional 2018

PKSM dan Pramuka bagikan 3.500 batang pohon kepada pengguna jalan

Sabtu, 15 Desember 2018 - 21:19 WIB

Disdukcapil Kotabaru memusnahkan ratusan KTP-el rusak

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com