Kamis, 19 Juli 2018 | 02:53 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Menhub tawarkan skema `B-to-B` revitalisasi KA Jakarta-Surabaya

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Andi Juandi    |    Editor : Administrator
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
<p>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan skema kerja sama antarbadan usaha atau business to business (B to B )untuk proyek revitaisasi jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya.</p><p> "Kita punya preferensi agar proyek itu B to B (antarbadan usaha)," kata Budi usai menerima hibah dari Pemerintah Jepang terkait Sistem Lalu Lintas Kapal (VTS) di Jakarta, Senin (5/6).</p><p> Budi menjelaskan alasan penawaran skema alternatif tersebut, yaitu agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprioritaskan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.</p><p> "Kita tahu dana APBN tidak banyak, kita harus Indonesia sentris," ucapnya.</p><p> Proyek revitalisasi jalur KA Jakarta-Surabaya tersebut nantinya bisa mengubah kecepatan menjadi kecepatan medium, yaitu 160 kilometer per jam atau hanya memakan waktu sekitar lima jam dari Jakarta-Surabaya.</p><p> Namun, saat ini kendala yang masih dihadapi, yaitu banyaknya lintasan sebidang sepanjang lintas Utara Jawa tersebut, yang mencapai 980 lintasan.</p><p> "Bisa dipenuhi dengan dua hal, yaitu dengan elektrifikasi dan kedua menghilangkan lintasan sebidang, kita membutuhkan cara-cara lebih strategis," tuturnya.</p><p> Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Dwitjahjono mengatakan saat ini masih dilakukan prastudi kelaikan.</p><p> "Masih jalan terus, nanti setelah Lebaran ada laporan pedahuluan," ujarnya.</p><p> Prasetyo menambahkan setelah laporan pendahuluan pada Juli dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan prastudi kelaikan dan studi kelaikan yang ditargetkan Desember 2017 rampung.</p><p> Sebelumnya, Pemerintah Jepang bersikeras menginginkan skema antar pemerintah, yaitu government to government agar ada jaminan dalam bentuk peraturan dalam proses pembangunannya.</p><p> "Kalau G to B (government to business) atau B to B, Jepang menilai akan sulit karena dia (Jepang) yang memang lebih mengerti dalam pembangunan infrastruktur transportasi," imbuh Prasetyo.</p><p> Dia menilai proyek sarana dan prasarana memakan biaya besar dan sulit untuk mengembalikan seluruh investasi proyek revitalisasi jalur kereta tersebut.</p><p> "Karena (porsi alokasi pembiayaan) prasarana paling sedikit memakan biaya 80 persen dari total pembangunan, itu sangat berat dari mana untuk mengembalikan investasinya itu," katanya. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 18 Juli 2018 - 21:46 WIB

Kemkominfo RI minta masyarakat tak percayai informasi hoax

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 21:26 WIB

130 ASN di Kudus cuti Haji

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 21:12 WIB

Wapres: Indonesia terbanyak tangani teroris

Aktual Dalam Negeri | 18 Juli 2018 - 20:58 WIB

Pertamina bangun masjid dan sekolah di Tapanuli Tengah

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com