Sabtu, 15 Desember 2018 | 10:31 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Pemerintah tetap inginkan presidential threshold 20-25 persen

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Pemerintah tetap menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam skema 20-25 persen sesuai dengan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p><p>Dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah memiliki pertimbangan dalam mengusulkan Presidential Threshold 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah nasional.</p><p>"Pertimbangannya, jumlah presidential threshold tersebut sama dengan pengaturan dalam UU lama yakni UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga prinsipnya sama dengan aturan sebelumnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (14/6).</p><p>Selain itu, upaya uji materi yang pernah diajukan terhadap UU No.42/2008, tidak membatalkan pasal tentang presidential threshold, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.</p><p>Pertimbangan lain, kata Tjahjo, presidential threshold mendorong peningkatan kualitas Capres/Cawapres serta memastikan bahwa Presiden/Wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minimum parpol atau gabungan partai di parlemen.</p><p>Sehingga presidential threshold dipandang memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 10:26 WIB

Dishub kerahkan 300 personel kawal pawai Persija

Hukum | 15 Desember 2018 - 10:15 WIB

Puspa Sumut tuntut RUU PKS segera disahkan

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:49 WIB

Pemkab Langkat raih penghargaan `Gerakan Menuju 100 Smart City`

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:37 WIB

Dansatgas TNI Konga tutup pelatihan CTC di Kongo

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 09:25 WIB

Masalah kesejahteraan diduga jadi motif penembakan 31 pekerja di Papua

Pembangunan | 15 Desember 2018 - 09:13 WIB

Gubernur Jabar targetkan seluruh daerah terhubung jalan tol

<p>Pemerintah tetap menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam skema 20-25 persen sesuai dengan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p><p>Dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah memiliki pertimbangan dalam mengusulkan Presidential Threshold 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah nasional.</p><p>"Pertimbangannya, jumlah presidential threshold tersebut sama dengan pengaturan dalam UU lama yakni UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga prinsipnya sama dengan aturan sebelumnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (14/6).</p><p>Selain itu, upaya uji materi yang pernah diajukan terhadap UU No.42/2008, tidak membatalkan pasal tentang presidential threshold, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.</p><p>Pertimbangan lain, kata Tjahjo, presidential threshold mendorong peningkatan kualitas Capres/Cawapres serta memastikan bahwa Presiden/Wapres yang terpilih telah memiliki dukungan minimum parpol atau gabungan partai di parlemen.</p><p>Sehingga presidential threshold dipandang memperkuat sistem pemerintahan presidensiil.(Ant)</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com