Selasa, 22 Agustus 2017

Lima pertanyaan besar Anda soal pengucilan Qatar terjawab

Jumat, 16 Juni 2017 04:00

BBC Indonesia BBC Indonesia
Ayo berbagi!

Kami mengumpulkan pertanyaan para pembaca tentang hal-hal yang paling ingin Anda ketahui soal pemutusan hubungan diplomatik dari tujuh negara dengan Qatar. Yang paling banyak ditanyakan, apa bukti kuat atas tuduhan Qatar mendukung kelompok-kelompok radikal? Kami me mbantuAnda mencarikan jawaban-jawabannya.


Apa benar bahwa Qatar mendukung Al Qaeda, ISIS, dan kaum radikal lainnya, apa bukti kuatnya dan apakah bukti itu masuk akal?

Dalam wawancara khusus dengan BBC, Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan, "Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Qatar mendukung Islam Radikal."

"Kami sudah sampaikan dengan tegas, semua tuduhan bisa dibahas dan diselesaikan bersama. Tapi saya pastikan pada Anda, semua informasi itu berasal dari laporan media massa. Intelijen dan pemerintah kedua negara tahu betul seperti apa hubungan Qatar dan AS," ujarnya lagi.

Pengamat Timur Tengah dari UGM Siti Mutia juga mengatakan bahwa negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar itu sebelumnya tak pernah memberikan peringatan atas tuduhan mendukung kelompok militan.

Tetapi menurut Tom Keatinge, direktur Pusat Kajian Kejahatan Keuangan dan Keamanan di Royal United Services Institute (Rusi), tudingan terhadap Qatar bukanlah yang pertama kali. Pada 2014, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar dengan tuduhan bahwa Qatar mencampuri urusan dalam negeri mereka.

Dengan menggunakan uang hasil penjualan sumber daya alamnya, Qatar dituding menyokong Ikhwanul Muslimin, berhubungan dekat dengan Taliban dan afiliasi-afiliasi Al-Qaeda, dan menjalin keakraban dengan Iran. Stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha juga dituduh menyokong kubu pemberontak Houthi di Yaman.

Pada 2016, Adam Szubin, Wakil Menteri Keuangan AS di bidang Terorisme dan Intelijen Keuangan, mencatat bahwa Qatar memang menunjukkan kesediaan untuk mengambil langkah tegas melawan penggalang dana teroris.

Akan tetapi, menurutnya, Qatar kurang "memiliki itikad politik dan kapasitas untuk menegakkan undang-undang keuangan anti-teroris secara efektif dalam melawan semua ancaman pendanaan teroris".

Pengajar dan pengamat Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif mengatakan bahwa pada dasarnya, sejumlah organisasi oposisi di Timur Tengah, yang memang 'de facto' dilarang di sejumlah negara, seperti Ikhwanul Muslimin dan bahkan Taliban sendiri, "memang mempunyai semacam pos perwakilan diplomatik di Doha".

"Itu saya kira benar, tapi bahwa itu dianggap sebagai perlindungan terhadap Al Qaida, atau ISIS, saya kira berlebihan. Tidak," kata Ali.

Apakah ada kemungkinan peran negara asing mendorong pemutusan hubungan diplomatik ini, jika iya apa latar belakangnya?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menunjukkan sikap dalam krisis Qatar.

Dalam serangkaian cuitan hari Selasa (06/06), Presiden Trump dengan tegas memposisikan diri membela Saudi, dengan mengatakan isolasi Qatar -yang dituduh mendanai kelompok-kelompok ekstrem- bisa menjadi awal dari berakhirnya dampak buruk yang diakibatkan oleh terorisme.

Ia kemudian menulis, "Senang melihat bahwa lawatan (saya di) Arab Saudi dan (pertemuan dengan raja Saudi) ... telah membuahkan hasil."

Ali Munhanif juga mengatakan bahwa konflik diplomatik ini terjadi karena adanya perbedaan antara negara-negara Teluk dengan Qatar dalam melihat "persepsi ancaman terorisme".

Ali mencontohkan, "Bagi Saudi, kelompok-kelompok oposisi terhadap Suriah itu harus dibantu, sementara Qatar mendefinisikan bahwa justru Bashar Assad yang harus dibantu karena secara de jure dan hukum internasional, dia rezim yang sah. Di situ sebenarnya Saudi melihat Qatar itu semacam tidak bisa diatur dalam perang bersama melawan ancaman kawasan yang menempatkan Qatar lebih dekat dengan Iran, daripada dengan Saudi, Mesir, dan negara Teluk."

Dalam percaturan seperti ini, Ali menambahkan, Presiden Donald Trump mencari 'pembenaran untuk mendiskreditkan Qatar' karena definisi terorisme yang dimiliki oleh Arab Saudi 'lebih mendekati kepentingan Amerika Serikat,' khususnya menyangkut Timur Tengah atau Israel.

"Misalnya soal Gaza. Bagi Saudi Arabia, Hamas tidak mendefinisikan kepentingan Saudi dalam jangka panjang, sehingga Hamas tidak dibantu. Tetapi Qatar justru pro-Hamas," kata Ali.

Maka, dia menyimpulkan, situasi ini terjadi karena definisi terorisme yang dimiliki Saudi Arabia dan negara-negara Teluk lainnya 'bertabrakan' dengan apa yang digambarkan Qatar sebagai kelompok-kelompok yang punya potensi untuk melakukan demokratisasi dan reformasi Timur Tengah.

Menurut Ali, terlihat jelas setelah kunjungan Trump dan Pertemuan Tingkat Tinggi Islam-Arab AS, bahwa krisis diplomasi ini adalah perpanjangan atau konsekuensi dari keinginan AS dalam membuat blok yang lebih tegas antara 'kelompok pro-demokrasi' dengan 'kelompok pro-status quo Timur Tengah dengan jaminan keamanan Israel'.

Bagaimana kondisi masyarakat Qatar selama terjadi pemutusan hubungan diplomatik? Apakah Qatar bisa bertahan jika krisis terjadi berbulan-bulan?

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Qatar adalah pasokan pangan. Pengamat memperkirakan sekitar 40% dari pasokan pangan Qatar diimpor lewat Arab Saudi, satu-satunya negara yang memiliki perbatasan darat dengan Qatar.

Namun Qatar berupaya untuk mengatasi blokade yang dihadapinya dan Iran -yang merupakan seteru Arab Saudi- mengumumkan sudah menerbangkan lima pesawat membawa berbagai produk ke Qatar.

Turki juga diperkirakan akan berperan penting dalam memasok kebutuhan pangan ke Qatar.

Qatar sudah mulai menerobos pembatasan hubungan laut oleh negara-negara tetangganya dengan menggunakan pelabuhan di Oman untuk menghindari kebutuhan jasa pelabuhan di negara tetangga Uni Emirat Arab, seperti selama ini.

Seorang pebisnis Qatar bahkan berencana menerbangkan tak kurang dari 4.000 sapi dari Australia dan Amerika Serikat dalam upaya menjaga pasokan susu selama blokade oleh negara-negara tetangga di kawasan Teluk.

Maroko -yang sudah menyatakan netralitasnya dalam konflik tersebut- mengumumkan akan mengirim pesawat untuk membawa pangan ke Qatar.

Apa saja kemungkinan yang terjadi jika negara-negara Arab tetap memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar?

Memasuki minggu kedua konflik, Ali Munhanif melihat belum ada tanda-tanda akan terjadi eskalasi yang berkembang menjadi perang terbuka, namun di sisi lain, Qatar juga belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah pada 'tuntutan' Saudi agar Qatar mengubah haluan kebijakan mereka terkait definisi terorisme.

"Jika krisis diplomatik antara Qatar dengan Saudi dan negara Teluk ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kristalisasi blok kepentingan di Timur Tengah yang semakin keras. Artinya, upaya-upaya Qatar yang selama ini pelan-pelan mengambil jarak dengan Iran dan Turki, kini tampaknya mereka akan semakin dekat," kata Ali.

Sebagai contoh, Turki bahkan sudah menyanggupi akan mengirim pasukan tempur jika terjadi eskalasi di perbatasan.

Namun Ali mewaspadai posisi Qatar sebagai pemain ekonomi dunia yang cukup tangguh, contohnya 'hampir tidak ada' Liga Eropa yang lepas dari investasi Qatar.

"Kalau sampai harga saham itu jatuh, maka akan menjadi incaran kelompok-kelompok konglomerasi negara-negara Teluk, saya kira itu akan semakin menyudutkan Qatar," ujar Ali.

Ali menilai, AS berkesempatan menjadi mediator, namun jauh lebih baik melibatkan negara-negara ketiga yang mempunyai agenda yang sama dalam stabilitas Timur Tengah, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, seperti OKI, Liga Arab, atau bahkan Indonesia untuk mendorong dialog.

"Jalan-jalan dialog itu tetap terbuka, tapi sejauh mana Qatar menyerah dari upaya-upaya untuk menempatkan dirinya sebagai negara otonom dalam pengambilan kebijakan, itu yang harus kita cermati," ujar Ali.

Apa dampak pemutusan hubungan diplomatik ini dengan Indonesia?

Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar mengatakan investasi Qatar ke Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya, dan justru diperkirakan akan meningkat dengan adanya krisis politik Qatar dengan negara-negara di Timur Tengah.

"Dengan rusaknya hubungan Qatar dengan anggota Dewan Kerja Sama Teluk termasuk dengan negara Arab yang lain seperti Mesir dan Yaman, malah ada kemungkinnan, karena terisolasi di kawasan, Qatar bisa mengalihkan kerja sama bisnis di Asia. Krisis Qatar ini menurut saya berdampak positif terhadap Indonesia," jelas Al Hadar.

Qatar juga salah satu negara tujuan bagi buruh migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor domestik, pertambangan dan jasa. Data Migrant Care menyebutkan ada 75.000 orang buruh migran Indonesia di Qatar.

Meski secara resmi pemerintah Indonesia memberlakukan penghentian pengiriman tenaga kerja untuk sektor domestik ke sejumlah negara Arab termasuk Qatar sejak 2015 lalu, tetapi menurut Wahyu Susilo dari Migrant Care, pengiriman masih terus berlangsung.

Dia mengatakan sebaiknya pemerintah membuat pusat krisis untuk membantu para buruh migran yang terdampak krisis tersebut sebagai "antisipasi seandainya ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi".

Namun, Dubes RI di Doha, Muhammad Basri Sidehabi, pada Rabu (14/06) di hadapan 430 pekerja migran Indonesia mengatakan bahwa Qatar, "masih stabil dan berharap seluruh WNI TKI di Qatar tetap tenang dan dapat bekerja dengan baik, tanpa harus terganggu dengan isu-isu keamanan akhir-akhir ini".

Sementara itu, Direktur pelaksana Yayasan Ash Shilah - lembaga yang mendapatkan dana bantuan dari Qatar - Nurhadi, mengatakan setiap tahun mendapatkan sumbangan sekitar Rp30 miliar yang digunakan untuk bantuan sosial, membantu masyarakat Indonesia yang tidak mampu, di antaranya santunan yatim dan donasi untuk pernikahan para pemuda yang tak bisa memiliki kemampuan untuk menikah

Nurhadi berharap krisis di Qatar tidak mempengaruhi penyaluran sumbangan ke lembaga yang dipimpinnya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar