Kamis, 21 Juni 2018 | 08:13 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Kata KPK atas permintaan Pansus Hak Angket datangkan Miryam

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: elshinta.com/Dody
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: elshinta.com/Dody
<p>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima surat permintaan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang berniat mendatangkan mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, dalam rapat Pansus di Gedung DPR RI.</p><p>"Sampai saat ini kami belum terima surat permintaan tersebut. Nanti kami lihat dulu surat itu dasarnya apa, kami akan pelajari lebih lanjut kebutuhannya apa. Sebagai lembaga penegak hukum, kami ingin memastikan dulu apa pun yang dilakukan harus sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (15/6) malam.</p><p>Soal kemungkinan KPK terkena Pasal Penyanderaan dalam KUHP jika tidak mengizinkan Miryam datang dalam rapat Pansus, Febri menyatakan, KPK tetap akan membaca terlebih dahulu surat permintaan itu.</p><p>"Kami belum terima suratnya, tentu kami harus baca dulu isi suratnya seperti apa dan baru kami pertimbangkan lebih lanjut," ucap Febri.</p><p>Sementara terkait tindakan hukum yang akan diambil menyikap Hak Angket itu, Febri mengatakan, KPK akan memutuskannya setelah pihaknya mengambil kesimpulan dari semua masukan dari para ahli hukum yang mengkaji keabsahan Hak Angket itu.</p><p>"Dengan satu catatan penting KPK harus mematuhi peratutan Undang-Undang yang berlaku dan yang terpenting aspek independensi KPK tidak terganggu. Tindakan hukumnya apa nanti akan kami tentukan lebih lanjut," kata Febri.</p><p>Menurut Febri, KPK memastikan tetap menghormati seluruh kewenangan yang dimiliki oleh DPR, namun KPK sebagai lembaga hukum harus bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku.</p><p>Sebelumnya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai pembentukan Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI merupakan cacat hukum.</p><p>"Cacat hukum karena tiga hal pertama karena subjeknya yang keliru, kedua karena objeknya yang keliru, dan ketiga prosedurnya yang salah," kata Ketua Umum DPP APHTN-HAN Mahfud MD saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/6) lalu. (Ant)&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 07:58 WIB

14 TPS disediakan bagi warga Lapas di Pilkada Riau

Pendidikan | 21 Juni 2018 - 07:49 WIB

Orang tua tak perlu khawatir PPDB sistem zonasi

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 07:17 WIB

Jumlah penumpang di Bandara Lombok meningkat

Event | 21 Juni 2018 - 06:59 WIB

FIFA denda Federasi Meksiko dan Serbia

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com