Kamis, 21 Juni 2018 | 08:13 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Inilah Paket Kebijakan Ekonomi tahap XV

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Menko Perekonomian saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap XV di Kantor Presiden, Kamis (15/6). Foto: Setkab
Menko Perekonomian saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap XV di Kantor Presiden, Kamis (15/6). Foto: Setkab
<p>Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap XV. Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyebut, Paket Kebijakan Ekonomi XV terdiri atas tiga bagian.</p><p>Yang pertama, fokus kepada pelaksana usaha, di mana pemerintah memberikan kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional.</p><p>“Kenapa angkutan dijejerkan dengan asuransi? Karena asuransi itu ya selalu ikut dia dalam ekspor impor maupun di dalam transkasi di dalam negeri, dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal maupun pemeliharaan kapal di dalam negeri,” jelas Darmin kepada wartawan saat bersama dengan Seskab Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XV di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/6), dilansir <i>Setkab</i>. </p><p>Juga masuk di dalam paket ini, lanjut Menko Perekonomian, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan, antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi.</p><p>Selanjutnya, sambung dia, menghilangkan persyaratan perizinan yang berlebihan pada angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standardisasi dokumen arus barang dalam negeri, standardisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal-kapal tertentu, mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dan sebagainya. </p><p>Untuk paket berikutnya, Darmin menyebutkan, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW) yang kini diperkuat.</p><p>Menurutnya, selama ini INSW sebagai sistem informasi sudah jalan, tapi kewenangannya tidak ada. Sementara, Menko menyampaikan, ada 17 Kementerian/Lembaga di dalamnya.</p><p>Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV, terang Menko, pemerintah memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor. </p><p>“Jadi, walaupun kepegawaian di bawah Menteri Keuangan tapi secara fungsional kita akan tarik dia masuk di bawah Kantor Menko Perekonomian. Sehingga penyelesaian tata niaga dan sebagainya akan lebih mudah,” terang Darmin.</p><p>Dengan demikian, Darmin menegaskan, nantinya INSW bukan cuma portal, tapi juga berfungsi memperbaiki apa yang berjalan selama ini. </p><p>“Jadi, memberikan fungsi independensi INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor kepabeanan dan kepelabuhanan di seluruh Indonesia. Kemudian, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading,” jelasnya. </p><p>Jika nanti pemerintah menetapkan, misalnya impor beras itu setahun bolehnya sekian, menurut Menko Perekonomian, INSW itu harus bisa, begitu masuk sebanyak yang dibolehkan. Tidak boleh lagi setelah itu, tambah Menko, siapapun yang datang enggak bisa lagi mengutak-atiknya.</p><p>Lebih lanjut, Menko Perekonomian mengatakan, secara keseluruhan, ada 18 kebijakan yang diumumkan hari ini. Satu, menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan. Memperbaiki 12 peraturan Menteri, 2 surat edaran, 1 surat Menko, dan merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres mengenai INSW.</p><p>Kemudian terdapat dua kebijakan di tingkat presidensial yang sedang diproses, 4 kebijakan di tingkat kementerian yang masih belum selesai. </p><p>“Yang belum itu adalah rancangan Permendag tentang ketentuan penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional, angkutan laut naional dan asuransi nasional untuk ekspor impor barang tertentu, terutama, misalnya ekspor kita batubara, CPO, beras,” kata dia. </p><p>Selain itu, lanjutnya, ada rancangan Permenkeu tentang pembebasan bea masuk 115 jenis suku cadang. Kemudian, revisi Permenhub tentang pengamanan kargo dan pos serta rantai pasok. Kemudian revisi Permendag Nomor 127 tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan bukan baru.&nbsp;</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 07:58 WIB

14 TPS disediakan bagi warga Lapas di Pilkada Riau

Pendidikan | 21 Juni 2018 - 07:49 WIB

Orang tua tak perlu khawatir PPDB sistem zonasi

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 07:17 WIB

Jumlah penumpang di Bandara Lombok meningkat

Event | 21 Juni 2018 - 06:59 WIB

FIFA denda Federasi Meksiko dan Serbia

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com