Sabtu, 16 Desember 2017

Anggota Pansus Angket KPK katakan pemanggilan paksa usul Kapolri Sutarman

Selasa, 20 Juni 2017 12:33

Anggota Pansus Angket KPK di DPR RI, Bambang Soesatyo. Foto: elshinta.com/Dody Anggota Pansus Angket KPK di DPR RI, Bambang Soesatyo. Foto: elshinta.com/Dody
Ayo berbagi!

Anggota Pansus Angket KPK di DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, pemanggilan paksa seseorang dalam kaitan hak angket merupakan permintaan Kapolri terdahulu, yakni Sutarman.

Pasal 204 dan 205 UU MD3 merupakan produk permintaan dari institusi Polri.

"Saya dan kawan-kawan seperti Benny Harman, Sudding, Aziz Syamsuddin, Ahmad Yani, Desmond, dan beberapa kawan lain masih ingat saat penyusunan UU MD3 tersebut. Dulu, rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Sutarman," kata dia di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).

Pernyataan itu terkait sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal penjemputan paksa Miryam S Haryani yang dikatakan dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan Pansus Angket belum jelas.

Dijelaskannya, Sutarman mengatakan pasal di UU MD3 tersebut sudah cukup bagi Polri untuk melaksanakan perintah DPR soal jemput paksa. Seharusnya polisi, kata Bambang, menuruti permintaan DPR, khususnya Pansus Angket.

"Lahirlah UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tata cara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu di dalam pasal 204 dan 205," jelasnya. (dody/Der)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar