Jumat, 20 Oktober 2017

IPW: Kapolri jaga independensi Polri terkait penolakan jemput paksa Miryam

Selasa, 20 Juni 2017 14:00

Miryam S. Haryani. Foto: Antara Miryam S. Haryani. Foto: Antara
Ayo berbagi!

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, ada tiga poin yang patut dicermati dari sikap Kapolri yang menolak permintaan Panitia Hak Angket DPR untuk menjemput paksa Miryam S Haryani, tersangka korupsi KTP elektronik.

Menurut Neta, Kapolri ingin menjaga independensi Polri dan menghindari Polri menjadi alat politik dari kepentingan politik tertentu.

"Dengan penolakan itu Kapolri sepertinya ingin memberi kesadaran kepada kalangan legislatif bahwa Polri adalah aparat atau alat penegakan hukum dan bukan alat politik para politisi di DPR," kata dia dalam rilis tertulis, Selasa (20/6).

Kemudian, lanjutnya, dari penolakan itu terlihat bahwa Kapolri tidak ingin institusinya, Polri dibenturkan para politisi di DPR dengan KPK. Sebab, antara Polri dan KPK punya misi yang sama dalam hal pemberantasan korupsi di negeri ini, sementara kasus korupsi dalam proyek KTP-el diduga melibatkan banyak politisi yang harus ditindak KPK satu per satu.

Berikutnya, sebut dia, penolakan Kapolri itu sesuai koridor undang-undang. Sebab, undang-undang tidak mengatur bahwa Polri harus memenuhi permintaan Panitia Hak Angket DPR.

"Demi kelancaran proses penegakan hukum ini Polri justru harus memback up Komisi Pemberantasan Korupsi, setidaknya agar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terlindungi dari berbagai ancaman atau teror yang bisa menghambat proses penuntasan kasus korupsi KTP-el," tandasnya. (dody/Der)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar