Selasa, 26 September 2017

Darmin Nasution sampaikan RUU pertanggungjawaban APBN

Kamis, 06 Juli 2017 13:57

Foto: Dody Handoko. Foto: Dody Handoko.
Ayo berbagi!

Menteri Keuangan ad interm, Darmin Nasution, menyampaikan pokok-pokok rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


Menkeu Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja menghadiri pertuman G20 di Hamburg, Jerman.

Dijelaskannya, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini ini menjadi yang pertama kali dicapai pemerintah selama 12 tahun semenjak LKPP disusun dan diaudit oleh BPK.

Dilaporkannya, realisasi APBN 2016, pendapatan negara sebesar Rp 1.555,9 triliun atau 87,1% dari APBNP 2016. Meski tidak sesuai rencana, realisasi pendapatan tersebut meningkat Rp 47,9 triliun atau 3,2% dibanding realisasi 2015.

“Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, PNBP Rp 261,9 triliun, dan penerimaan hibah Rp 8,9 triliun,” paparnya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Realisasi belanja negara Rp 1.864,3 triliun atau 89,5% dari target. Realisasi tersebut meningkat Rp 57,8 triliun atau 3,2% dibandingkan realisasi di 2015. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.154,0 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,3 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 308,3 triliun. (Dody/SiK)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar