Senin, 20 November 2017

Fraksi PKB tolak full day school sekolah 5 hari

Kamis, 13 Juli 2017 15:29

Ayo berbagi!

Ida Fauziyah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menolak kebijakan  penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang akan dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. 

“Kami meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah dan tidak menerapkanya mulai tahun ajaran 2017/2018,”katanya dalam rilis tertulis, Jakarta, Kamis (13/7).

Dikatakannya lebih lanjut, dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah telah memicu polemik di masyarakat.

“Permen yang dimaksudkan sebagai penerjemahan Program Penguatan Pendidikan Karakter yang tercantum dalam Nawa Cita, dianggap berpotensi menimbulkan dampak buruk dan merugikan bagi Madrasah Diniyah serta tidak sesuai dengan kultur pendidikan yang telah berjalan selama ini,”jelasnya.

Dalam Pasal 2 atau (1) Permendikbud 23 Tahun 2017 menyebutkan, hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 23 Tahun 2017 disebutkan hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakulikuler, kokurikuler dan ekstrakulikuler.

Menurutnya, praktek kebijakan ini memicu berbagai implikasi, peraturan ini sangat bias perkotaan, karena awal mula penyesuaian lima hari sekolah dengan hari Sabtu libur itu karena fenomena di perkotaan orang tua yang memiliki waktu libur hari Sabtu.

“Disamping itu praktek kalau di perkotaan tidak ada masalah dari segi keamanan, lalu bagaimana dengan daerah-daerah tertinggal di pedesaan yang masih rentan dengan aspek keamanan dan bertambahnya uang saku,” ujarnya.

Secara psikologis dunia anak memerlukan waktu untuk bersosialisasi dan berinterakasi dengan lingkungannya. Tiadanya waktu berinteraski berdampak pada pertumbuhan mental dan tingkat kejenuhan anak sehingga lemah dalam berinovasi.

“Secara kelembagaan mematikan diniyah pesantren yang dijalankan pada sore hari,” tandasnya.

Penerapan 40 jam selama lima hari secara perlahan akan menghilangkan jam pelajaran pendidikan keagamaan bukan hanya diniyah saja akan tetapi pendidikan keagamaan secara umum yang selama ini diselenggarakan pada sore hari termasuk berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran dan lain-lain yang sesungguhnya menjadi basic penguatan character building. (Dody/SiK)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar