Kamis, 21 Juni 2018 | 11:37 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Pemerintah Indonesia Terbitkan Perppu Larang Kelompok Anti-Pancasila

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Mitra Elshinta Feeder    |    Editor : Administrator
(Courtesy: AustraliaPlus) Pemerintah Indonesia mengatakan, Perppu ini bukan serangan terhadap kelompok Islam dan mendesak masyarakat untuk tetap tenang.
(Courtesy: AustraliaPlus) Pemerintah Indonesia mengatakan, Perppu ini bukan serangan terhadap kelompok Islam dan mendesak masyarakat untuk tetap tenang.
<p>Presiden Jokowi telah menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur sanksi pidana terhadap anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan dan tak mendukung ideologi bangsa.</p><p>Dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan bisa ditindak jika mereka berkegiatan melawan Pancasila.</p><p>Hal ini dinilai sebagai langkah konkrit pertama Presiden Jokowi dalam melawan kelompok garis keras, setelah unjuk rasa yang terjadi tahun lalu menarget mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok.</p><p>Ada kekhawatiran bahwa Perppu tersebut bersifat anti-demokrasi karena organisasi kemasyarakatan yang ada sekarang bisa dilarang tanpa persetujuan pengadilan atau Parlemen.</p><p>Dalam mengumumkan Perppu tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Wiranto, bersikeras bahwa ini bukanlah sebuah serangan terhadap organisasi Islam, dan mendesak masyarakat untuk tetap tenang.</p><p>Pensiunan Jenderal tersebut mengatakan, beberapa organisasi merupakan ancaman bagi negara dan undang-undang yang ada saat ini tidak memadai untuk mengatasinya.</p><div class="view-image-embed-full" > <div class="view-richTallCaptionByline linked" > <figure> <div class="component comp-image"> <img src="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-thumbnail.jpg?v=2" data-sizes="auto" data-src="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-thumbnail.jpg?v=2" data-srcset="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-thumbnail.jpg?v=2 160w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-small.jpg?v=2 220w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-medium.jpg?v=2 460w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703158-16x9-large.jpg?v=2 700w " title="Massa" alt="Sebagian kelompok Islam memimpin aksi massa di Jakarta awal tahun ini menentang tindakan mantan Gubernur Ahok." class="lazyload" data-expand="0" /> </div> <figcaption> <div class="caption">Sebagian kelompok Islam memimpin aksi massa di Jakarta awal tahun ini menentang tindakan mantan Gubernur Ahok.</div> <div class="comp-rich-text credit clearfix" id="comp-rich-text7" > <p>AP: Achmad Ibrahim</p> </div> </figcaption> </figure> </div> </div><p>Perppu dinilai sebagai cara untuk memberikan cakupan hukum sementara undang-undang akan dikembangkan lebih lanjut.</p><p>"Pemerintah berharap agar masyarakat tetap tenang, dan menerima Perppu ini dengan pikiran yang jernih, bijak dan penuh pertimbangan," kata Wiranto.</p><blockquote class="comp-rich-text-blockquote comp-embedded-float-full source-blockquote" > <i class="fa fa-quote-left quote-marks" aria-hidden="true"></i> <div class="quote"> <p>&quot;Kami tidak memiliki niat untuk membatasi kebebasan berorganisasi yang telah memberi banyak kontribusi kepada negara secara nyata.&quot;</p> </div> <i class="fa fa-quote-right quote-marks" aria-hidden="true"></i> </blockquote><h3><strong>Perppu bisa targetkan Hizbut Tahrir</strong></h3><p>Wiranto tidak mengungkap organisasi mana yang akan menjadi sasaran, meski Pemerintah sebelumnya mengindikasikan keinginannya untuk melarang kelompok garis keras Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) -yang merupakan organisasi legal di Australia.</p><p>HTI dan kelompok lain seperti Front Pembela Islam memimpin demonstrasi massal di Jakarta melawan Ahok, yang kemudian dipenjarakan karena tuduhan penistaan agama.</p><p>Langkah tersebut berlaku efektif sesegera mungkin tapi akan dibahas secara retrospektif di DPR terlebih dahulu.</p><p>Hizbut Tahrir Indonesia adalah kelompok pro-Kekhalifahan Islam yang menganjurkan agar hukum Syariah untuk diterapkan di seluruh Indonesia, namun tak memiliki riwayat kekerasan yang seperti dilakukan Front Pembela Islam (FPI).</p><div class="view-image-embed-full" > <div class="view-richTallCaptionByline linked" > <figure> <div class="component comp-image"> <img src="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-thumbnail.jpg?v=2" data-sizes="auto" data-src="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-thumbnail.jpg?v=2" data-srcset="http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-thumbnail.jpg?v=2 160w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-small.jpg?v=2 220w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-medium.jpg?v=2 460w, http://www.australiaplus.com/cm/rimage/8703160-16x9-large.jpg?v=2 700w " title="Massa" alt="Pengunjuk rasa Muslim bertikai dengan polisi selama aksi massa berlangsung." class="lazyload" data-expand="0" /> </div> <figcaption> <div class="caption">Pengunjuk rasa Muslim bertikai dengan polisi selama aksi massa berlangsung.</div> <div class="comp-rich-text credit clearfix" id="comp-rich-text8" > <p>Reuters: Antara Foto</p> </div> </figcaption> </figure> </div> </div><p>Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa HTI mengancam perdamaian dan ketertiban dan bekerja melawan Pancasila.</p><p>"Ini tidak dimaksudkan untuk melukai keberadaan organisasi Islam atau mendiskreditkan mereka," kata Wiranto.</p><p>"Ini semata-mata dimaksudkan untuk kebaikan yang lebih besar, bukan untuk mendiskreditkan komunitas Muslim."</p><p>Hizbut Tahrir dilarang di negara lain seperti Jerman dan Mesir.</p><p><a class="external" href="http://www.abc.net.au/news/2017-07-12/indonesia-bans-extremist-groups-in-first-move-against-hardliners/8702320" target="_blank" title="">Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.</a></p><p>Diterbitkan: 18:30 WIB 12/07/2017 oleh Nurina Savitri.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 11:36 WIB

152 ASN Batam bolos hari pertama kerja

Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 11:15 WIB

Kapolres Langkat nobar debat publik paslon Gubsu di Pospam

Pilkada Serentak 2018 | 21 Juni 2018 - 10:57 WIB

Spanduk kontroversi tamasya Almaidah muncul jelang Pilgubsu 2018

Kecelakaan | 21 Juni 2018 - 10:44 WIB

Panglima TNI-Kapolri kunjungi korban KM Sinar Bangun

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com