Minggu, 24 September 2017

Tolak pajak gula petani, APTRI temui dirjen pajak

Kamis, 13 Juli 2017 20:08

Foto: Sutini. Foto: Sutini.
Ayo berbagi!

Polemik pengenaan pajak gula petani masih berlanjut sehingga perwakilan petani tebu seluruh Indonesia dan pengurus andalan petani tebu rakyat Indonesia (APTRI), hari ini Kamis (13/7) menemui direktur jenderal (dirjen) pajak untuk menolak kebijakan tersebut. Hasil pertemuan dengan dirjen pajak akhirnya ada titik terang meski belum sesuai harapan petani tebu.

Menurut sekretaris jendral (Sekjen) APTRI, M Nur Khabsyin usai bertemu dirjen pajak menyampaikan bahwa petani dg omset dibawah Rp. 4,8 Milyar pertahun tidak termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak ( PKP). Sehingga para petani tebu yang lahannya sedikit tidak perlu khawatir.

Meski demikian karena ada kebijakan pengenaan pajak dibebankan kepada pendagang maka kemungkinan disinilah para pedagang 'bermain' harga yakni menekan harga pembelian dari petani, sehingga selisih harga tersebut digunakan untuk membayar pajak. "Ini ujung-ujungnya yang dirugikan tetap petani jika tidak ada pengawasan, apalagi HET gula hanya Rp. 12.500 perkilogramnya", ungkap anggota DPRD Kudus tersebut.

Khabsyin menekankan perlunya pengawalan hasil kesepakatan dengan dirjen pajak kali ini, supaya gula tani betul-betul bebas dari PPN. "Kami akan kawal terus hasil kesepakatan hari ini. Kami akan segera sosialisasikan hasil pertemuan hari ini kesemua pedagang gula agar tidak takut membeli gula petani karena yang kena pajak hanya petani beromzet besar diatas Rp. 4,8 Milyar pertahun", ujarnya seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Sutini. 

Sebagai antisipasi agar para petani tebu tidak dirugikan, APTRI meminta ada peninjauan ulang terkait HET (harga eceran tertinggi) gula yang hanya Rp. 12.500 sebab harga tersebut masih dibawah biaya yang dikeluarkan oleh para petani. Dimana hasil rendemen tebu sangat rendah belum lagi over stok gula digudang-gudang milik pabrik gula.

"Akan kami kawal terus supaya gula petani tidak dikenakan PPN, karena gula masuk dalam salah satu sembako seperti beras, kedelai, jagung dan garam. Kami dorong ada revisi Perpres nomer 71 tahun 2015 dan PP nomer 31 tahun 2007 tentang penetapan bahan pokok. Agar supaya gula masuk sebagai barang pokok yang bersifat strategis yang harusnya bebas dari PPN, sehingga sampai ke tingkat konsumen juga tidak dikenai pajak", pungkasnya.  

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar