Senin, 20 November 2017

Kemendagri: Pembubaran ormas tidak cukup enam bulan

Kamis, 13 Juli 2017 20:24

Ayo berbagi!

Kementerian Dalam Negeri mengatakan pembubaran organisasi kemasyarakatan melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga lebih dari enam bulan.

"Pembubaran ormas tidak cukup enam bulan. Ada pemberian sanksi I, II, III, dan baru bisa dibawa ke MA. Makanya diperlukan Perppu," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9, bertajuk Perppu Ormas Untuk Menjamin Demokrasi dan Keutuhan NKRI, di Jakarta, Kamis.

Dodi menyampaikan penerbitan Perppu Ormas merupakan salah satu jawaban untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peristiwa besar yang tidak diinginkan dan telat ditangani.

Sebab, kata dia, saat ini jumlah ormas di Indonesia yang mencapai 334.039, tidak sebanding dengan kemampuan pembinaannya.

"Sebagai antisipasi, maka diambil langkah konstitusional dengan Perppu," jelas dia.

Sebelumnya pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU 17/2013 tentang Ormas yang dinilai tidak lagi memadai untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik dari segi substantif sesuai norma, larangan, sanksi serta prosedur hukum yang ada.

Tidak memadainya UU Ormas antara lain dalam hal tidak terwadahinya asas hukum contrario actus dimana lembaga yang mengeluarkan izin ormas (Kemenkumham) seharusnya berkewenangan mencabut atau membatalkannya.

Selain itu dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme, dan leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Atas dasar itu maka pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.(Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar